Selasa, 06 Maret 2012

Antisipasi Harga Beras Anjlok, Pertanyakan Kesiapan Bulog


Sering anjloknya harga gabah pada saat panen, membuat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro khawatir hal tersebut terus terjadi. Sehingga, pihaknya meminta agar Bulog melakukan persiapan dan antisipasi terkait kemungkinan ini.

"Apalagi kita mengalami gagal panen seluas 149.000 Hektare (Ha) padi pada tahun lalu. Dan kami harap hal ini tidak terulang kembali," kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Chisbullah Huda saat hearing bersama Bulog dan pihak Ketahanan Pangan, Senin (5/3/2012).

Terlebih lagi Bulog tidak bisa menyetor sesuai dengan yang diharapkan diperparah dengan kualitas beras yang buruk.

Sementara itu, Kepala Sub Drive III Bulog, Damin mengatakan, bahwa target ditiga Kabupaten Bojonegoro, Tuban, lamongan  yang ia tangani sebesar 132.000 ton/tahun.  Dengan target khusus  Bojonegoro adalah 45.000 ton/tahun. "Namun, prognosa ini bisa naik dan bisa juga turun," ujar Kepala Bulog yang baru menjabat 1 Desember 2011 tersebut.

Dikatakan, bahwa untuk mengantisipasi kekhawatiran para wakil rakyat ini, pihaknya telah bekerjasama dengan 52 mitra yang ada. Sementara itu, dalam pembelian gabah dari petani pihaknya mengaku masih mengacu pada Inpres yang berlaku. Sebagaimana Inpres nomor 8/2011 tercantum otonomi Bulog untuk mengintensifkan harga.

Berdasarkan acuan terakhir, yakni untuk beras Rp 6.800/Kilogram (Kg). Dan gabah Rp 4.300/Kg. "Ini berlaku pada Desember 2011 hingga awal tahun 2012 ini," ujar Damin.

Ditambahkan, per 1 Januari 2012, Bulog hanya membeli gabah saja. Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meneken Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah tertanggal 27 Februari 2012 terkait upaya perlindungan tingkat pendapatan petani dan cadangan beras.

Sedangkan realitas di lapangan, dari 3.500 ton gabah dari 21 mitra yang sudah kontrak dengan Bulog hanya terealisasi 2.368.800 kg gabah. Sementara, untuk beras dari target 396 ton hanya terealisasi 321.675 kg. "Selama ini memang kami tidak memungkiri kenyataan di lapangan harga selalu turun saat panen tiba," imbuhnya.
»»  Baca Selanjutnya...

Jelang BBM Naik, Harga Sembako Fluktuatif

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro memastikan harga bahan pokok masih stabil. 


Jelang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), belum ada laporan signifikan soal kenaikan harga bahan pokok tertentu. Beberapa kebutuhan bahan pokok fluktuatif, yakni ada yang naik dan ada juga beberapa yang turun.



"Harga masih stabil, belum ada kenaikan signifikan," ujar Kepala Disperindag, Bambang Suharno.



Bambang memperkirakan kenaikan akan terasa seiring kebijakan kenaikan harga BBM diberlakukan. Meski demikian, Disperindag belum menyiapkan operasi pasar, karena belum tahu seperti apa kondisi harga pasar pasca kenaikan. Disperindag memilih untuk menunggu pasca kenaikan BBM.



Sementara pantauan di pasar tradisional Bojonegoro, beberapa bahan pokok sudah mengalami kenaikan hingga Rp 1.000 per kilogram (kg). Di antaranya telur ayam buras yang terjadi dalam dua hari terakhir. Kondisi ini, membuat para konsumen mengeluh kemahalan.



Seperti diungkapkan, Utami (35) salah satu pedagang sembako di pasar besar Bojonegoro mengungkapkan, kenaikan harga sembako secara umum terjadi dalam sepekan terakhir. Menurutnya, kenaikan ini dipicu dengan rencana pemerintah yang hendak menaikan harga BBM pada awal April mendatang.



"Mungkin karena ada recana BBM naik,” ungkapnya.



Sebelumnya  harga telur ayam sebesar Rp 14 ribu dan kini menjadi Rp 15 ribu per kg. Sedangkan, untuk harga tepung terigu kualitas biasa naik sebesar Rp 500 dari harga sebelumnya Rp 6.000 per kg. 



Kenaikan sebesar Rp 500 juga terjadi pada minyak goreng curah, dari sebelumnya seharga Rp 10 ribu per kg. Sedangkan, komoditas yang harganya stabil hanya terjadi pada gula putih yang bertahan di harga Rp 10 ribu per kg.



"Yang turun hanya harga beras," kata Utami.



Ia menambahkan, rata-rata harga beras mengalami penurunan sebesar Rp 500 per kg. Misalnya, beras kualitas medium yang semula seharga Rp 7.500 saat ini menjadi Rp 7 ribu per kg. Sedangkan, untuk kualitas bagus juga turun sebesar Rp 500 dari harga sebelumnya kisaran Rp 8.500 per kg.



Sementara itu, Riska (30), salah satu ibu rumah tangga di kota Bojonegoro mengungkapkan, kenaikan harga BBM akan membuat sembako bakal. Sehingga sangat memberatkan warga. Sebab, dengan naiknya sejumlah komoditas tentu saja membuat ia dan ibu-ibu lainnya terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
»»  Baca Selanjutnya...

Pansus RUU Pemda dan Desa Punya Waktu sampai Akhir Tahun 2012


Dalam tata tertib target kerja sebuah pansus adalah dua kali masa persidangan dan dapat diperpanjang satu kali masa persidangan. Ini berarti apabila semua berjalan dengan baik akhir tahun 2012 RUU Pemda dan Desa dapat disyahkan. ”Kalo melihat tata tertibnya maka kerja Pansus ini (pemda dan desa), maka kedua UU tersebut harus diselesaikan dalam dua kali masa sidang dan bisa diperpanjang satu kali masa sidang” kata Khatibul Umam salah satu anggota Pansus RUU Pemda dan Desa dari Partai Demokrat.
Dari perhitungan, maka apabila masa sidang ini (Masa Persidangan III dimulai tanggal 9 Januari – 5 April  2012 ) dihitung, maka pasca reses 14 Juli – 15 Agustus 2012 mendatang dan memasuki masa sidang pasca 16 agustus 2012, dua RUU ini harusnya bisa disyahkan. Ini artinya dalam tahun 2012 apabila pansus bekerja sesuai aturannya maka kedua UU tersebut harus telah diparipurnakan. Namun apabila masa persidangan III yang telah berjalan setengah ini tidak dihitung, maka awal 2013 RUU Pemda dan Desa baru bisa di paripurnakan.
Menyikapi RUU Desa usulan pemerintah, Khatibul menilai pansus harus bekerja dengan teliti dan hati-hati, jangan hanya berpikir keperluan politik penggalangan massa pemilih semata. ”RUU Pemda dan Desa adalah hal yang sangat strategis untuk kemajuan bangsa ke depan. Utamanya RUU Desa, harus dicermati dengan hati hati dan jangan hanya dilakukan hanya dengan pertimbangan politik meraih simpati sempati semata sehingga tanpa memperhitungkan dengan matang dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh” katanya.
Menanggapi tuntutan Parade Nusantara dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Khotibul lebih menilai sebagai tuntutan yang harus dikalkulasi dengan cermat. ”Tuntutan patokan angka 10% APBN, kita sudah memiliki pengalaman dengan penetapan 20% alokasi pendidikan amanat UUD yang pada akhirnya tidak sesederhana kalimat dalam pasal Undang Undang. Demikian pula harapan perangkat desa PNS, harus diperhitungan kemampuan negara dan kebutuhannya” kata politisi Jawa Tengah ini.
Dalam proses pembahasan nantinya, pansus akan mengundang stake holder desa termasuk organisasi organisasi yang ada kemudian mendengarkan usulan dan pendapatnya. ”Saya tidak langsung bisa setuju atau tidak setuju, tatapi yang jelas kita pasti akan mengundang organisasi organisasi yang ada juga para pakar” lanjutnya.
Berdasarkan informasi pakar pedesaan, rata rata desa telah mendapatkan dana sampai 750 juta setahun melalu berbagai macm program pusat, tapi nyatanya belum menunjukkan kemajuan. ”Informasi yang saya dapat dari pakar pedesaan dari jogja, desa telah mendapatkan dana hampir 750 juta setahun, kenapa belum menunjukkan kemajuan. Salah pengelolaan atau apa, ini yang perlu kita urai lebih dulu. Kalo langsung ke desa, bagaimana  aturan dan penyiapan pengelolanya, ini juga harus bisa dirumuskan dengan baik” kata Khatibul.
Berharap sesuai dengan target kerja pansus, Khatibul menyampaikan yang utama adalah dengan adanya UU Desa nantinya mampu mensejahterakan masyarakat desa. ”Semoga kerja Pansus ini tidak berlarut larut seperti Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY). ”Semoga pembahasan RUU Pemda dan Desa ini tidak berlarut larut seperti RUU Yogya ( RUUK DIY ). Dan UU Desa nantinya mampu benar benar dapat diaplikasikan dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat desa  ” katanya.
»»  Baca Selanjutnya...

Banyak Peminat Ketua, Pansus RUU Pemda dan Desa Deadlock


Jakarta : Hari ini rapat Pansus RUU Pemda dan Desa pertama kali dilaksanakan yang dimulai pukul 12:00 – 14:30 WIB dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR DRI yang membidangi hukum dan pemerintahan.
Rapat tertutup berlangsung alot dan akhirnya ditutup dengan belum disepakatinya nama ketua pansus. “Karena fraksi banyak yang berminat dan mengusulkan nama sedang dalam pemilihan ketua pansus tidak ada tradisi voting, maka rapat tadi deadlock dan pak Priyo akan melakukan konsultasi dengan para pimpinan fraksi” kata Khotibul Umam Wiranu dari fraksi Demokrat yang beberapa waktu lalau namanya tidak sebut sebagai calon anggota Pansus.
Khotbul mengantikan Gede Pasek Suardika SH MH yang telah menjadi wakil ketua pansus Pemilu. “Saya mengantikan pak Pasek, karena beliau sudah sibuk dan oleh fraksi mungkin saya dianggap cukup mengikuti issu issu pedesaan” kata Khotibul
Mungkin karena RUU Pemda dan Desa sangat strategis sehingga ada 5 nama yang diusulkan oleh fraksinya masing masing dan Khotbul diusulkan oleh fraksi Demokrat. “Ada lima nama yang diusulkan, saya dari Demokrat, PDI Perjuangan mengusulkan Budiman Sujatmiko, Golkar mengusulkan Ibnu Munzir, PAN mengusulkan Totok Daryanto dan PPP mengusulkan nama Akhmad Muqowam.” jelas Khotibul saat dihubungi desa merdeka.
Diharapkan dalam 2 – 3 hari kedepan ketua Pansus sudah bisa ditetapkan dengan hasil pertemuan pimpinan fraksi dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. “Saya berharap dalam 2-3 hari ke depan ketua Pansus sudah bisa ditetapkan dengan konsultasi Pimpinan Dewan dengan para ketua fraksi”  harapnya
Apabila dilihat dari kewajaran dan kebiasaan yang berlaku, maka Khotibul berpeluang untuk menjadi ketua. “Kalo biasanya, ya tinggal dilihat secara proporsonal, kalo itu yang terjadi maka demokrat berpeluang menjadi ketua Pansus. Tapi semua kita serahkan pada pimpinan, yang jelas kita berharap secepatnya terpilih ketua dan pansus bisa bekerja” ungkap anggota DPR komisi III ini.
»»  Baca Selanjutnya...

BBM Naik, Kehausan Di Bawah Air Terjun


Sesungguhnya, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang kaya raya, makanya tak aneh bila Indonesia dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, perkebunan, kelautan, BBM, emas dan barang-barang tambang lainnya.
Menurut data, Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya cukup besar dan sangat mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri (Sumber Data ; Walhi, 2004)
Salah satu ladang minyak Indonesia yang sangat potensial adalah Blok Cepu. Secara bisnis potensi minyak Blok Cepu sangat menggiurkan. Setiap harinya, ladang minyak Blok Cepu ini bisa menghasilkan sekitar sekitar 200.000 barel perhari. Jumlah itu dengan asumsi harga minyak US$60 perbarel, maka dalam sebulan bisa menghasilkan dana Rp 3,6 triliun atau Rp 43, 2 trilun setahun.
Demikian besarnya potensi minyak Indonesia, yang seyogianya bisa memakmurkan rakyat, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, di mana kemiskinan dan penderitaan semakin mendera rakyat banyak. Inilah sebuah ironi dan keadaan tragis bangsa kita. Yang paling ironi lagi adalah bahwa yang paling diuntungkan dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut adalah para perusahaan asing
Sementara masyarakat di wilayah yang kaya minyak tetap miskin. Sebagai illustrasi, jumlah penduduk miskin di Kaltim naik 2,8 persen pada tahun 2001 dibandingkan tahun 1999 (data BKKBN). Dari total 2,7 juta populasi Kaltim 12% di antaranya adalah penduduk miskin merata di 13 kota dan kabupaten. Juara miskinnya adalah Kutai Kertanegara (17% dari total populasinya).
Proyek Exxon di Aceh dan Freeport di Papua, juga menjadi contoh betapa rakyat sekitarnya masih berada dalam kemiskinan. Padahal kekayaan tambangnya terus dikuras habis-habisan. Namun rakyat lebih banyak diam, karena bingung tak tau harus berbuat apa. Meskipun mereka memiliki wakil di DPR, suara mereka tak pernah terwakili. Rakyat sering tak mampu menyampaikan keresahannya kepada para pejabat. Mereka lebih banyak bersabar dan sering menyaksikan kemewahan hidup orang asing yang mengambil minyak dan kekayaan di wilayahnya. Mereka hanya lebih banyak bersikap sabar. Namun, jika kesabaran mulai habis, maka yang muncul adalah kejengkelan yang hal ini mudah menyulut gejolak sosial.
Begitulah, kemiskinan memang sering terdapat di wilayah pengurasan migas yang dikelola oleh perusahaan transnasional (yang menangguk laba jutaan dollar AS): Perlu diketahui, perusahaan asing yang mendominasi sumur minyak Indonesia saat ini mencapai 71 perusahaan, sedangkan yang sudah mendapat izin total 105 perusahaan (Sumber Departemen ESDM). Di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat 9 perusahaan; Riau ada 21 perusahaan; Sumatera Selatan sebanyak 22 perusahaan; Babelan Bekasi-Jawa Barat dan Jawa Timur sebanyak 13 perusahaan; Kalimantan Timur, 19 perusahan migas.
Berdasarkan data dari Walhi, saat ini penguasaan minyak bumi Indonesia hampir 90 % dikuasai asing. Realita ini sangat kontras dengan isi pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
Pasal itu seolah telah diganti, bahwa kekayaan alam yang ada di negeri Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pemilik modal, investor asing, atau tengkulak yang sudah keterlaluan mengkhianati rakyat.
Inilah ironi bangsa kita, mereka menderita kelaparan di lumbung padi. Kita adalah negara kaya raya, tetapi menjadi miskin karena kepicikan dan ketololan serta keserakahan bangsa kita sendiri.(baca pejabat kita sendiri). Mereka enak saja menyerahkan emas hitam tersebut ke tangan asing.
Selain fenomena tragis tersebut, di Pertamina sendiri sebagai BUMN, praktek korupsi belum bisa ditangani secara tuntas. Pendapatan negara dari migas tersebut cendrung dikelola secara terutup dan para pejabat Pertamina cendrung hidup mewah di tengah merebaknya kemiskinan dan penderitaan rakyat. Menurut audit PWC 1999 negara telah kehilangan jutaan dollar AS antara bulan April 1996 – Maret 1998, akibat kerugian yang dialami Pertamina karena praktek korupsi dan inefisiensi. Kasus penyeludupan minyak lewat pipa di bawah laut merupakan realita yang menyakiti hati rakyat. Di tengah kelangkaan dan tingginya harga BBM, malah oknum Pertamina melakukan penyeludupan BBM.
Sedikitnya ada 156 kasus (yang sudah didaftar di Kejagung) tentang salah-urusnya pengelolaan energi kita. Ilustrasinya:
  • Krisis gas di Aceh: Potensi kerugian negara min. Rp 31,8 miliar/tahun dari pembayaran deviden PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) saja.
  • Kasus tukar-produk gas & minyak antara ConocoPhilips dan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI): Potensi kerugian negara US$ 36 juta/bulan karena setiap hasil penjualan minyak mentah yang seharusnya masuk ke kas negara oleh CPI ditukar dengan gas milik ConocoPhilips.
  • Kasus penjualan 2 tanker raksasa: Pertamina pasti rugi, karena laba penjualan sebuah tanker raksasa (US$ 95 juta) akan habis jika menyewa selama 10 tahun, padahal umur ekonomis tanker baru hanya 25 tahun.(Sumber Walhi, 2004)
Dengan naiknya harga BBM secara hebat, yakni 130 % pada bulan oktober yang didahului kenaikan 30 % pada bulan Maret, maka tingkat kemiskinan rakyat makin tinggi. Tak ayal lagi rakyat makin menderita dan sengsara, karena kenaikan BBM pasti diikuti harga-harga kebutuhan pokok. Dana kompensasi tak berarti apa-apa bagi rakyat miskin, karena dana yang diterima jauh mencukupi biaya kebutuhan mereka yang melonjak. Karena beratnya biaya akibat kenaikan harga BBM, maka banyak rakyat yang stress. Tak tergambarkan betapa menderitanya rakyat akibat naiknya harga BBM tersebut. Rakyat menjadi korban akibat salah urusnya sumberdaya energi kita yang kaya-raya ditambah praktek KKN yang demikian menggurita di sektor ini.
Penutup
Untuk keluar dari problem yang ironis ini, banyak langkah, strategi dan kebijakan politik yang harus diambil, Pertama, memberantas KKN di seluruh BUMN dan birikrasi. Kedua, efisiensi dalam pengeloaan perusahaan negara.. Ketiga, membatasi kekuasaan para perusahaan raksasa (modal swasta asing, modal negara asing & swasta dalam negeri). Energi (BBM), sebagai salah satu hajat hidup rakyat tidak boleh dijual (diserahkan kepada pihak asing atau swasta. Sabda Nabi Saw, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api. (HR Ibnu Majah).
Karena itu, negaralah yang harus mengelola sumberdaya energi. Jika di BUMN tersebut, banyak praktek korupsi dan inefisiensi, maka pengelolaannya jangan diserahkan kepada asing, tetapi KKNnya yang diberantas secara sungguh-sungguh.Jika ada tikus-tikus di lumbung padi, jangan lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya yang diusir dan dihilangkan.
»»  Baca Selanjutnya...

Solo Manufaktur Kreasi atau Sekolah Menengah Kejuruan?


Indonesia tersentak dan kemudian demam mobil nasional produk sekolah menengah kejuruan (SMK) karena Walikota Solo Jokowi memasang plat nomor mobil dinas AD 1 A dan AD 2 A di mobil Esemka.
Solo dan Jokowi kemudian menjadi sorotan dalam apresisasi terhadap karya anak anak SMK. Mobil dengan nama mobil Kiat Esemka demikian memukau, bahkan tidak kurang banyak politisi, tokoh masyarakat, artis telah pula melakukan pemesanan.
Alih alih belum mendapat uji kelayakan jalan, Mobil Kiat Esemka roads show  dari Solo ke Jakarta berubah nama tanpa Kiat dan berlanjut dengan “perseteruan” antara Sukiyat dan Hadi Rudyatmo Wakil Walikota Solo.
Sukiyat mengaku dia berperan paling besar dalam proses perakitan mobil Esemka. “Kalau tidak ada saya, enggak bakal ada mobil Esemka,” katanya, Selasa, 28 Februari 2012. Dia mengklaim peran hanya 5-10 persen. “Sisanya saya yang berkontribusi,” ujarnya. Bahkan, Sukiyat memperkirakan mobil Esemka bakal tidak laku setelah nama Kiat dihilangkan. Sebab, masyarakat sudah tahu kualitas bengkelnya sehingga yang jadi patokan adalah nama Kiat Motor. “Kiat Motor sudah terbukti kualitasnya,” katanya.
Meskipun kecewa, Sukiyat akan tetap bersedia membantu siswa SMK dari berbagai daerah untuk merakit mobil di bengkelnya. “Saya tetap bersedia mentransfer ilmu saya kepada anak-anak SMK. Saya ingin mereka maju,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo membantah jika dikatakan sosok Sukiyat atau nama Kiat yang membuat mobil Esemka dikenal seperti sekarang, Esemka dikenal setelah dia dan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo. “Yang bikin Esemka dikenal masyarakat adalah AD 1 dan AD 2,” katanya.
Dia menyesalkan sikap Sukiyat yang mengatakan Esemka tidak bakal dikenal tanpa kontribusi dirinya. Sebab, sejatinya mobil Esemka sudah ada sejak tiga tahun lalu dan tidak pernah dilirik. Baru setelah dia dan Jokowi membuat terobosan dengan dijadikan mobil dinas, Esemka menjadi perhatian masyarakat. “Logikanya terbalik. Justru Sukiyat terkenal karena Esemka. Bukan Esemka terkenal karena Sukiyat,” katanya.
Selain itu, kata Rudy, siswa SMK yang dilatih di bengkel Sukiyat tidaklah gratis. Seluruh siswa yang menjalani pelatihan di Karoseri bengkel milik Sukiyat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp4,5 juta.
“Bohong kalau siswa SMK dilatih gratis. Para siswa ini membayar agar bisa ikut pelatihan membengkel di sana sebesar Rp4,5 juta,” jelas Rudy.
Dari ”perseteruan tersebut, maka yang menjadi catatn penting adalah bahwa pengembang mobil ESEMKA yang orang mungkin berpikir nama tersebut kependekan dari Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah besar. ESEMKA adalah kependekan  dari nama PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), jadi yang sebenarnya terjadi adalah mereka semua telah melakukan langkah cerdik kalo tidak boleh dikatakan licik kepada publik. Dengan nama ESEMKA maka mereka PT Solo Manufaktur Kreasi telah  ”mengambil kesan” bahwa mobil mereka adalah produks anak anak sekolah menengah kejuruan.
Semoga kita cukup cermat untuk mencermati, dan semoga anak anak SMK tidak hanya menjadi komuditas promosi semata. Akan lebih baik mengarahkan pada seluruh Industri strategs memberikan ruang magang pada murid murid SMK.
»»  Baca Selanjutnya...

Bilang Esemka Pakai Onderdil Asal Comot, Sukiyat Diteror


Klaten : H Sukiyat, yang berusaha menyampaikan yang dia ketahui tentang pemakaian onderdir mobil Esemka, pengusaha bengkel mobil dari Trucuk, Klaten, , diteror orang tak dikenal.
Sejumlah ancaman dari berbagai pihak diakui oleh Sukiyat telah diadapatkan karena “kejujurannya” mengungkap penggunaan onderdir mobil Esemka tersebut.
“Saya kan membeberkan masalah teknis apa adanya, seperti yang saya ketahui. Tetapi, rupanya ada sejumlah pihak yang tidak senang dengan apa yang saya beberkan,” ujar Kiyat melalui telepon seluler.
Kiyat mengaku, dirinya pasrah saja, tapi dirinya merasa lega telah membeberkan masalah mobil Esemka apa adanya. “Prinsipnya, saya bukan orang politik, saya orang teknik. Jadi, yang saya ungkapkan masalah teknis sesuai dengan pengetahuan saya,” paparnya.
Namun demikian, dia enggan membeberkan siapa yang melakukan pengancaman itu. Meskipun, ada sejumlah pihak yang ingin menyingkirkannya.
Menyangkut bantahan Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), Sulistyo Rabono, soal comot-comot komponen mobil lain, Kiyat menyatakan tak mempersoalkan bantahan itu.
“Toh, ada saksinya Kepala SMK Trucuk yang tahu persis dimana membeli komponen yang comotan itu,” tegasnya.
Akhirnya Kiyat hanya bisa berkata “Saya ini hanya orang cacat yang ingin membagikan ilmu saya dalam memperbaiki bodi mobil. Tidak ada sedikitpun keinginan saya untuk mencari ketenaran atau yang lain-lain,”
»»  Baca Selanjutnya...