Kamis, 22 Maret 2012

Pengakuan Anggito Abimanyu: Tidak Ada Subsidi BBM


Akhirnya Pak Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan mengurangi beban subsidi BBM, mengakui bahwa, “masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/3), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM.
Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acara talkshow tersebut di atas.
Pengakuan tersebut menunjukkan dengan sangat-sangat gamblang bahwa isu “subsidi” yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah sebagai alasan kenaikan harga BBM adalah sebuah “pembohongan”. Sebagaimana pengakuan Anggito, tidak ada subsidi BBM, bahkan ketika saat ini harga BBM dunia mencapai $120 per-barrel.
Meski dalam blog ini pernah saya kupas secara mendetil mengenai penghitungan biaya dan penerimaan BBM oleh pemerintah, saya ingin kembali mereview-nya secara sederhana. Jika pemerintah mengambil BBM secara cuma-cuma dari dalam bumi Indonesia dan kemudian mengekplorasinya dengan biaya $20 per-barrel, sementara harga minyak dunia tidak pernah di bawah biaya produksi tersebut, darimana munculnya subsidi? Hanya orang bodoh moron idiot yang masih percaya pada bualan soal “subsidi” tersebut.
Meski terlambat dan menunjukkan dirinya sebagai pengkhianat rakyat dan pengkhianat nuraninya sendiri selama menjadi pejabat negara (kini Anggito bukan lagi pejabat pengambil kebijakan ekonomi), pengakuan Anggito (mantan dosen saya waktu mahasiswa) sebenarnya menjadi koreksi “kebijakan pemerintah” dalam soal BBM. Namun alih-alih pemerintah terus saja menggunakan isu “subsidi” imaginatif untuk melegitimasi rencana kenaikan harga BBM, termasuk dalam iklan sosialisasi kenaikan harga BBM yang saat ini gencar ditayangkan di televisi.
Dalam diskusi tersebut Anggito memang tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM, namun kini dengan alasan yang lebih rasional, tidak lagi menggunakan imajinasi “subsidi”, melainkan demi mengurangi beban APBN. Dan inilah yang mestinya menjadi dasar kebijakan pemerintah, mengurangi beban APBN tanpa harus menipu rakyat.
Baik, kalau hanya mengatasi “tekanan” APBN ada banyak cara untuk mengatasinya tanpa harus menyengsarakan rakyat sebagaimana kebijakan menaikkan harga BBM. Bisa mengintensifkan penerimaan pajak yang selama ini lebih banyak “beredar” di “pasar gelap pajak” sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Gayus Tambunan. Bisa dengan mengintensifkan pencegahan tindak korupsi sehingga dana APBN yang banyak bocor bisa diarahkan ke pos-pos yang produktif. Cara lainnya adalah meningkatkan produksi BBM sehingga penerimaan pajak BBM meningkat. Dan tentu saja adalah pengelolaan APBN yang efektif dan efisien.
Ada 1.000 cara lebih bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi tekanan APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM.
»»  Baca Selanjutnya...

Antisipasi Serangan Tomcat, Warga Diminta Waspada


Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Haryono mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan adanya laporan warga yang terkena serangan Tomcat. "Sampai sekarang belum ada, tapi bisa saja ada, semisal terbawa kendaraan atau menempel di pakaian orang," kata Haryono.


Ia mengatakan, habitat Tomcat sebenarnya adalah di hutan magrove atau bakau. Sedangkan di Bojonegoro tidak ada hutan bakau, jadi kecil kemungkinan Tomcat akan berkembang biak, meskipun tidak tertutup kemungkinan karena hewan ini suka berpindah.



Meskipun demikian, antisipasi harus tetap disiapkan. Kalau ada warga yang terkena, silahkan menghubungi kantor Dinas Kesehatan setempat atau langsung ke Puskesmas. Seperti diketahui serangan Tomcat sudah sampai di Surabaya, tentu Tomcat bisa berkembang biak. Sebab Tomcat serangga migran yang bisa berkembang biak dan mirip seperti semut.



Serangga Tomcat akan mengeluarkan cairan yang membuat kulit manusia  terasa gatal. Tak hanya itu, kulit yang terkena cairan (racun) Tomcat akan melepuh dan lukanya mirip seperti luka pada penyakit herpes.



"Serangga Tomcat yang kini sedang mewabah di daerah Surabaya menimbulkan luka, tetapi lukanya mirip seperti luka pada penyakit herpes. Di Bojonegoro dipastikan hingga kini masih bebas dari serangan Tomcat," imbuhnya.
»»  Baca Selanjutnya...

BBM Naik, Transportasi Umum Bebas Pajak


Pemerintah akan memberikan kompensasi untuk angkutan umum terkait kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya akan dilakukan April nanti. Salah satunya adalah pembebasan pajak kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Edi Susanto menuturkan, bentuk kompensasi kepada angkutan umum yang diberikan pemerintah berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 1 tahun, subsidi bunga kredit untuk angkutan umum, dan penambahan subsidi untuk angkutan penumpang dan barang yang dikhususkan untuk kelas ekonomi.

"Nanti mekanisme dari provinsi, kalau daerah tinggal melaksanakan saja," ungkap Edi.

Edi mengakui kenaikan harga BBM ini akan sangat mempengaruhi biaya transportasi. Perlu dianalisa kembali apakah dengan membebaskan PKB bagi angkutan umum akan sama dampaknya dengan penghapusan subsidi BBM. Asal jangan ujung-ujungnya beban tersebut dibebankan kepada masyarakat pengguna angkutan umum.

Sampai sekarang Dishub belum mengantongi petunjuk teknis soal pembebasan PKB angkutan umum dan barang. Tetapi kabar ini setidaknya bisa mengurangi dampak kenaikan BBM. 

Sementara menanggapi rencana kenaikan tarif angkutan umum sampai sekarang juga belum ada pembahasan lebih lanjut. Dishub berharap pihaknya dilibatkan dalam menentukan tarif angkutan umum agar tidak merugikan masyarakat pengguna anggkutan umum.
»»  Baca Selanjutnya...

Tagihan IMB EPC I Rp 4,8 M


Setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) I dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka BP-Migas harus membayar tagihan sebesar Rp 4,8 miliar. 

Tagihan itu dibayar melalui kas daerah setiap bulan per tanggal 15 Maret. Seandainya pembayaran itu nunggak, dapat dikenakan denda sebesar 2,5% dari jumlah biaya IMB.

Kepala Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Bambang Waluyo mengatakan, jumlah itu ditetapkan berdasarkan temuan lahan yang akan dibangun. 

Setelah dicek ulang, tagihan IMB dan advice planningyang harus dibayar BP-Migas senilai Rp4,8 miliar. Namun, Bambang tidak ingat item apa saja yang diajukan kepadanya, mengingat jumlahnya cukup banyak.

"Sampai sekarang BP-Migas belum melakukan pembayaran walaupun IMB sudah diterbitkan," kata Bambang kepada blokBojonegoro.com di kantornya, Kamis (22/3/2012).

Selain menetapkan jumlah yang dibayarkan, BP-Migas harus menyertakan rekomendasi dari beberapa instansi terkait. Seperti izin dari PT KAI karena proyek tersebut melewati rel kereta api. Untuk kelancaran proyek harus dibuat jalan sementara.

Selain itu, harus ada rekomendasi dari Bagian Lingkungan Hidup untuk menentukan apakah proyek tersebut memiliki sarana Upaya Pemantauan Lingkungan - Upaya Kelola Lingkungan (UPL-UKL). Tanpa rekomendasi itu, IMB tidak akan bisa keluar.

Saat ini Badan Perizinan masih mengantongi IMB EPC 1. Meskipun tidak ada deadline, tetapi operator lebih paham etika mengerjakan sebuah proyek.
»»  Baca Selanjutnya...

BP-Migas Sarankan Kontraktor Perhatikan Jadwal Awal


Dikeluarkanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) project Engineering, Procurement, and Contstructions (EPC) 1 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum lama ini disambut baik oleh pihak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP-Migas).

"Kita sudah terima laporannya.Kita bersyukur IMB sudah bisa dikeluarkan oleh Pemkab Bojonegoro," ujar Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, BP Migas Dr Gde Pradnyana kepada blokBojonegoro.com

Dengan baru dikeluarkannya IMB, pihaknya menyadari jika proses menuju produksi puncak Blok Cepu sempat terancam molor lantaran tidak sesuai jadwal awal. Hanya saja, untuk jalannya proyek kedepan, pihaknya tetap optimis produksi puncak tetap diharapkan selesai sebagaimana mestinya.

"Untuk proyek Blok Cepu memang telat tapi kita tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting pada akhirnya tetap sesuai rencana awal dan tak lama lagi, mobilisasi alat berat akan mulai dilakukan," ungkap Dr Gde Pradnyana.
  
Menurutnya, sebagai salah satu solusi agar produksi puncak tetap sesuai deadline, pihaknya meminta agar operator dan kontraktor pelaksana proyek di Blok Cepu agar lebih memperhatikan kembali dengan melihat konsep maupun jadwal sebagai acuan masing - masing pemegang proyek. "Paling tidak para kontraktor melihat kembali jadwalnya karena bisa rugi kalau kita telat menikmati hasil dari proyek Blok Cepu," imbuhnya.

Pradnyana menambahkan, jika tertundanya proyek di Blok Cepu juga tak berpengaruh pada Cost recovery yang ada. Sebab, cost recovery baru bisa diketahui jika sudah hasil produksi diketahui.

Lantas bagaimana dengan potensi konflik gejolak sosial oleh masyarakat dan pengusaha di sekitar lokasi yang juga ingin terlibat dalam proyek? Menurutnya, setiap paket pekerjaan dari operator bisa dipecah lagi. Karena jika menggunakan sistem tender, akan banyak yang kalah. "Yang menang harus berbagi sama yang kalah. Bagi kami semua adalah lokal, karena semua adalah satu kesatuan negara,"sambungnya.

Disamping itu, proyek Blok Cepu masih akan berlangsung cukup lama. Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat jangan terlalu khawatir tidak ikut kebagian dalam proyek tersebut. "Proyek ini kan jangka panjang. Jadi masih banyak kesempatan, kalau sekarang tidak dapat, tahun berikutnya masih ada lagi," pungkasnya. 
»»  Baca Selanjutnya...