Senin, 27 Februari 2012

Soal Tudingan Kwik Kian Gie, Kemenkeu : Utang RI Dikelola Baik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan utang Indonesia sudah dikelola dengan baik. Salah satunya adalah dibuktikan dengan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi 'Investment Grade'.

Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto kepada detikFinance, Selasa (21/2/2012). Pernyataan Rahmat itu disampaikan menanggapi tudingan dari mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie yang menyatakan utang Indonesia Rp 1.800 triliun hasil menipu.

"Opini BPK sejak tahun 2009 menyatakan pengelolaan utang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dengan peningkatan rating surat utang Indonesia menjadi Investment Grade membuktikan bahwa utang Indonesia dikelola dengan baik," urainya.

Rahmat menegaskan, utang Indonesia yang kini mencapai lebih dari Rp 1.800 triliun selama ini digunakan untuk membiayai APBN dan juga utang lama yang jatuh tempo. Dalam postur APBN, juga telah terjadi perubahan pada pos utang ini.

"Dalam format APBN yang lama, memang penerimaan dana dari utang dimasukkan sebagai bantuan pembangunan sehingga anggarannya berimbang, tapi sejak tahun 2000 digunakan format baru dimana penerimaan utang tidak dimasukkan sebagai penerimaan tapi dipisahkan sebagai pembiayaan setelah pendapatan dan belanja," urai Rahmat.

Utang-utang tersebut selama ini juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR, bersamaan dengan persetujuan untuk APBN.

"Setiap penambahan atau pembayaran utang harus melalui mekanisme pembahasan di DPR dan pengelolaan utang dilakukan berdasarkan UU baik di bidang keuangan negada dan UU tentang surat berharga negara yang diterbitkan sejak tahun 2002," tambahnya.

Ia menambahkan, ketentuan perundang-undangan tersebut menjamin tata kelola yang baik dalam pengelolaan utang. Bahkan audit BPK juga sudah menyatakan pengelolaan utang pemerintah sudah cukup memadai.

Seperti diketahui, Kwik Kian Gie sebelumnya mengatakan pemerintah bakal sulit menyelesaikan jumlah utang Indonesia yang sudah menembus Rp 1.800 triliun. Menurutnya utang-utang ini penipuan luar biasa.

"Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu," kata Kwik.
»»  Baca Selanjutnya...

Utang RI Membengkak Rp 800 Triliun Sejak 2005

Total utang RI sejak 2005 hingga 2011 telah mengalami peningkatan hingga US$ 90,3 miliar (67,1%). Jika dihitung menggunakan kurs rupiah (1 US$ = Rp 9.000) berarti utang RI telah meningkat hingga Rp 812,7 triliun.

Hingga Desember 2011 utang luar RI telah mencapai US$ 224 miliar atau sebesar Rp 2.016 triliun. Utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan swasta.

Demikian dikutip detikFinance dari laporan statistik utang luar negeri RI seperti tertuang di situs resmi Bank Indonesia (BI), Senin (27/2/2012).

Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri tersebut diikuti peningkatan PDB (harga berlaku) yang relatif lebih besar yaitu sebesar US$ 536,8 miliar (190,2%).

Secara umum beberapa indikator beban utang luar negeri Indonesia telah memperlihatkan perbaikan signifikan. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB
terus menurun. Pada 1998 tercatat sebesar 150%, kemudian menurun menjadi 54,9% pada 2004, dan menjadi 26,5% pada 2011.

Rasio utang terhadap ekspor juga mengalami penurunan secara signifikan dari 179,7% pada 2004 menjadi 96,8% pada 2011. Pada periode yang sama, debt service ratio Indonesia terlihat berfluktuasi. Pada 2006 debt service ratio mencatat angka tertinggi 25,0%, kemudian terus menurun menjadi 22,5% pada 2011.

Sementara itu, per 31 Desember 2011, rasio total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) terhadap PDB menurun tajam menjadi 25% dari sebesar 47% pada 2005, dan sebesar 89% pada 2000. Nilai rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang efisien dan berhati-hati.

Berikut Posisi Utang RI dari tahun 2006 :

2006 : US$ 132,63 miliar.
2007 : US$ 141,18 miliar.
2008 : US$ 155,08 miliar.
2009 : US$ 172,87 miliar.
2010 : US$ 202,4 miliar.
2011 : US$ 224 miliar

Adapun negara yang rajin memberikan utang ke RI yakni :

Jepang : US$ 44,89 miliar
Singapura : US$ 37,74 miliar
AS : US$ 26,87 miliar
Belanda : US$ 13,51 miliar

Lembaga yang sering memberikan utang ke RI :

ADB (Asian Development Bank) : US$ 11,43 miliar
IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development) : US$ 9,60 miliar
IDA (International Development Association) : US$ 2,27 miliar
»»  Baca Selanjutnya...

Kwik Kian Gie : Utang Indonesia Rp 1.800 Triliun Hasil Nipu

Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie mengatakan pemerintah bakal sulit menyelesaikan jumlah utang Indonesia yang sudah menembus Rp 1.800 triliun. Menurutnya utang-utang ini penipuan luar biasa. Kenapa?

"Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu," kata Kwik.

Hal ini disampaikan Kwik usai sebuah dialog ekonomi di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Dikatakan Kwik, jumlah utang pemerintah yang tembus Rp 1.800 triliun ini sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya.

"Ini bukan bahaya lagi karena sumber daya mineral di perut bumi dihabiskan oleh mereka elit-elit pemerintah. Sudah kayak gini sulit (solusinya). Saya nggak tahu harus bagaimana," tegas Kwik.

Sebelumnya, Presiden SBY mengakui jumlah nominal utang pemerintah Indonesia naik menjadi Rp 1.816 triliun di 2011 lalu. Namun rasionya turun bahkan sangat rendah dibandingkan negara-negara maju di Eropa dan Asia.

Total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2011 mencapai Rp 1.803,49 triliun atau naik Rp 126,64 triliun dalam setahun dibandingkan 2010 yang mencapai Rp 1.676,85 triliun.
»»  Baca Selanjutnya...

Mau Tahu Jumlah Utang Indonesia?

Pemerintah mencatatkan kenaikan utang hingga Rp 447,58 triliun dalam 5 tahun terakhir. Utang pemerintah per Januari 2012 mencapai Rp 1.837,39 triliun.

Berdasarkan data yang dikutip dari sirus resmi Direktorat Jendral Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Sabtu (25/2/2012), utang pemerintah per Januari 2012 telah meningkat Rp33,9 triliun (US$204,15 miliar) dari tahun 2011 yang sebesar Rp1.803,49 triliun.

Secara terperinci utang pemerintah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Denominasi rupiah Rp1.004,04 triliun atau 54,6% dari total utang pemerintah. Sementara dari SBN denominasi valuta asing (valas) tercatat sebesar Rp210,1 triliun atau 11,4% dari total utang pemerintah.

Selain itu, pemerintah mencatatkan pinjaman dalam denominasi rupiah sebesar Rp1,04 triliun atau 0,1% dari total utang pemerintah dan pinjaman denominasi valas sebesar Rp622,2 triliun atau 33,9% dari total utang pemerintah.

Adapun perkembangan utang pemerintah dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2007 pemerintah mencatatkan utang sebesar Rp1.389,41 triliun, tahun 2008 utang pemerintah bertambah menjadi Rp1.636,74 triliun, tahun 2009 utang pemerintah mengalami penurunan ke Rp1.590,66 triliun, tahun 2010 kembali meningkat menjadi Rp1.676,85 triliun, dan tahun 2011 menjadi Rp1.803,49 triliun.

Sedangkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) per Januari 2012 mencapai Rp28,048 triliun atau 20,84% dari target APBN 2012 yang sebesar Rp134,596 triliun.

Realisasi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang sebesar Rp36,53 triliun atau 14,34% dari target penerbitan surat utang tahun 2011 yang sebesar Rp254,825 triliun.
»»  Baca Selanjutnya...

Presiden dan Ibu Negara jalani proses E-KTP


Dalam proses yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Puri Cikeas, Bogor itu, selain memasukkan data pribadi, Presiden dan Ibu Negara juga memasukkan data sidik jari dan retina mata melalui peralatan yang disiapkan.

Saat menjalani proses tersebut, Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Data sidik jari yang dimasukkan adalah empat jari tangan kiri dan tangan kanan kemudian ibu jari kiri dan kanan.

Kemudian dilakukan pemasukan data retina mata kiri dan kanan pada semacam alat mirip teropong. Selain Presiden dan Ibu Negara, juga memasukkan data untuk keperluan KTP elektronik Edhie Baskoro Yudhoyono dan istrinya Aliya.

Mendagri Gamawan Fauzi dalam paparannya menjelaskan proses pembuatan KTP Elektronik sudah mulai dirintis sejak 2010.

"Pada 2010 sesuai amanat undang-undang sudah dilakukan verifikasi data selesai pada akhir 2010. Pada 2011 proses nomor induk kependudukan selesai dan pada Oktober-November 2011 mulai dilakukan perekaman data," kata Gamawan.

Ditambahkannya hingga akhir 2011 telah terekam 47 juta data penduduk dari 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang pada tahap awal menjalani proses pemasukan data KTP elektronik.

Pada 2012 ditargetkan 300 kabupaten/kota akan menjalani proses perekaman data elektronik KTP dengan target 172 juta warga pada akhir 2012.

"Saya sudah minta Menteri BUMN untuk percepat alat, target kita kita perlu 400.000 perekaman per hari, tahun lalu kita lakukan 197 kabupaten/kota, tahun ini target 300 kabupaten/kota," kata Mendagri.

Gamawan mengatakan untuk 2012, Kabupaten Bogor masuk dalam salah satu kabupaten yang menjalani proses perekaman data elektronik KTP dan Presiden beserta keluarga menjadi warga pertama di Kabupaten Bogor yang menjalani proses pemasukkan data.

"Tahun ini bapak yang pertama di kecamatan ini, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor berpenduduk 4,8 juta dengan 3,4 juta jiwa yang wajib KTP. Untuk Gunung Putri sendiri wajib KTP ada 292.000 jiwa," paparnya.

Baik Presiden, Ibu Negara, Edhie Baskoro maupun Aliya masing-masing memerlukan waktu 10 menit untuk memasukkan data, memverifikasi data, memasukkan sample tanda tangan, memasukkan data sidik jari dan memindai retina.

»»  Baca Selanjutnya...