Sabtu, 05 Mei 2012

Hujan Tak Kunjung Turun, Petani Terancam Gagal Panen


Hujan yang tidak kunjung turun beberapa akhir pekan ini membuat petani tadah  hujan mulai was-was. Pasalnya tanaman mereka mulai mengering dan terancam gagal panen jika dalam beberapa hari kedepan tidak mendapat hujan.
Menurut pantauan seputartuban.com, Sabtu (28/04/2012), disejumlah lahan tadah hujan seperti di Desa Tegalbang dan Tasikmadu, Kecamatan Palang dan beberapa tempat dikawasan kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, terlihat tanaman yang kebanyakan terdiri dari kacang tanah itu terlihat sudah mulai layu.
Tadi (32), Petani asal Desa Tegalbang ini mengaku mulai khawatir dengan kondisi seperti ini, karena tanaman yang selesai dibersihkan rumputnya dan mulai berisi, seharusnya mendapatkan siraman dari air hujan secukupnya. “setelah dibersihkan rumputnya, seharusnya dapat hujan mas” ujar Tadi.
Senada diungkapkan, Warji (50) dirinya memperkirakan apabila satu atau dua minggu lagi hujan tak kunjung turun, maka alhasil para penanam kacang tanah akan terancam gagal panen, karena biji kacang yang tidak berisi dengan baik akibat kekurangan air.
Selain itu, kondisi tanah yang mengeras juga akan menyulitkan saat panen dilakukan, karena biji yang sudah tumbuh biasanya akan sulit dicabut dan tertinggal didalam tanah.“kalau tidak segera turun hujan, ya tidak panen,”  ujar warji.
Nasib yang tidak jauh beda juga dialami sejumlah petani di Kecamatan lain, salah satunya di Desa Guwoterus, Kec. Montong. Para petani jagung yang sejak tiga minggu terakhir ini selalu menanti datangnya hujan.
“kalau seminggu lagi sampai tidak ada hujan nggak tahu lagi apa jadinya. Biaya sudah banyak yang dikeluarkan masak kita panenya cuma tebon (pohon jagung) saja,” ungkap Likah (55), dengan resah.
»»  Baca Selanjutnya...

5 Bulan Tak Digaji PPDI Jember Grudug DPRD


Jember : Gara-gara belum menerima gaji selama lima bulan, puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia mendatangi gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (3/5/2012).
Hadi Suwito, perangkat desa dari Kecamatan Gumukmas mengatakan, tunjangan perangkat sudah naik bertahap dari tahun ke tahun dari Rp 650 ribu hingga saat ini Rp 920 ribu per bulan. “Tapi sampai sekarang belum ada yang menerima tunjangan perangkat itu,” katanya.
Hadi mengingatkan, seharusnya seseorang yang sudah bekerja harus segera mendapat haknya. “Bahkan, sebelum keringatnya mengering,” katanya. Apalagi kerja perangkat desa tidak mudah, karena mereka harus siap bekerja selama 24 jam sehari.
PPDI juga mempersoalkan masa jabatan perangkat desa yang hanya 10 tahun. Mereka meminta agar masa jabatan perangkat desa tak dibatasi. Mereka menuntut agar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Desa diubah.
Ketua Komisi A DPRD Jember Jufriyadi menjelaskan, perubahan perda bisa saja dilakukan dengan dua cara, yakni inisiatif DPRD atau usulan Pemkab Jember. Namun perubahan apapun dalam perda tak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Dalam perundang-undangan, harus disebutkan masa jabatan perangkat desa. Jadi tidak bisa kalau masa jabatan dihilangkan. Mungkin yang bisa diubah adalah redaksionalnya, misalkan perangkat desa sampai usia 60 tahun,” kata Jufriyadi.
Soal tunjangan atau honor bagi perangkat desa, kata Jufriyadi, masih melekat pada bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa. Pencairannya harus mengikuti prosedur, dan ini tak bisa dihindari. “Harus mengikuti aturan teknis yang berlaku,” katanya.
»»  Baca Selanjutnya...

Pakdhe Karwo Enggan Ketemu PPDI Jatim

Surabaya (23/04/ 2012) -Di hadiri sekitar 60 orang pengurus PPDI Kabupaten Se Jawa Timur, Mujito, SH selaku juru bicara mengatakan “Sudah satu tahun lebih PPDI Jatim memimpikan datang di gedung Grahadi Surabaya untuk bertemu dan berdialog langsung dengan Gubernur Jawa Timur” kata Mujito, SH mengawali dialog selaku ketua umum PPDI Provinsi Jawa Timur yang nampak kecewa karena ternyata diruang tersebut PPDI Jatim hanya di temui oleh Asyhar, Asisten bidang Pemerintahan dan Prayitno , Asisten Kabiro Pemerintahan Umum Propinsi Jawa Timur.

Dalam dialog tersebut PPDI Jawa Timur menyampaikan aspirasi secara tertulis dan memohon Gubernur Jatim untuk mendukung perjuangan dan aspirasi PPDI, diantaranya Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sesuai UMK dan masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun. Seperti disampaikan Mujito, SH “ Ternyata Perangkat Desa di masing-masing kabupaten se-Jawa Timur ada perlakuan yg tidak sama mengenai masa jabatan , maka di mohon agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil kebijakan dan mohon untuk Perda di samakan di kabupaten se-Jawa Timur dan TPAPD harus sesuai UMK tidak ada alasan lain”, jelas Mujito.

Dalam sambutannya Asisten bidang Pemerintahan Provinsi Jawa Timur menyampaikan permintaan maaf Pak De Karwo (panggilan akrab gubernur jatim, red) belum bisa menemui PPDI Jatim karena Pak De sedang ada kegiatan di Jakarta, dia juga menambahkan, “Pemerintah memiliki keterbatasan untuk memenuhi tuntutan PPDI dan perlu diperhitungkan pula apabila Perangkat Desa di angkat menjadi PNS justru akan merubah cirikhas otonom sehingga akan berubah menjadi wilayah administratif dari segi Filosofi Desa. Maka PPDI harus perlu kajian-kajian dalam usulannya untuk di sampaikan kepada Presiden, Mendagri, dan DPR RI”, jelasnya.

Pada saat yang sama Edi Susanto mengatakan, “Kalau PPDI dimintai kajian-kajian, cukup dengan UUD itu saja dan tidak perlu kajian yang lain, karena di UUD sudah di jelaskan bahwa setiap abdi negara bisa di angkat menjadi PNS” tegas Edi.perwakilan dari PPDI Lumajang.

Terakhir Trubus Santoso selaku sekjen PPDI Jawa Timur menambahkan dan berharap bahwa setelah dialog ini Gubernur Jatim bisa segera menindak lanjuti usulan-usulan dari PPDI. ”KAMI BUTUH BUKTI BUKAN JANJI!” sahut Yuni Astuti dengan lantang sebagai srikandi PPDI Lumajang.

Di luar acara H. Maskur Achmad selaku Pembina PPDI Pusat yang juga mendampingi agenda tersebut, mengatakan kepada seluruh Anggota PPDI, “Hati kita boleh panas tapi harus tetap berkepala Dingin. Perjuangan kita memang berat tapi kalau kita tetap bersatu dan kompak insya Allah pasti bisa!” tegas Maskur dengan senyum ramahnya yang khas. Maskur juga berjanji akan selalu mendampingi perjuangan PPDI dan apabila dalam negosiasi ke semua Fraksi nanti terjadi kealotan, mungkin di awal bulan Juni Maskur minta teman-teman PPDI untuk datang ke Jakarta mengadakan Demo. Beliau Juga meminta kepada seluruh PPDI Jawa Timur untuk tetap menjaga kesolidan antar anggota agar tetap Kondusif jangan sampai di sisipi oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek
»»  Baca Selanjutnya...