Telat Membuat Akta Kelahiran, Tidak Perlu Sidang Pengadilan

Masyarakat nampaknya patut berbahagia, jika sudah melebihi usia 1 tahun tidak perlu sidang ke Pengadilan Negeri Tuban. Jika akan membuat akta kelahiran. Hal ini sesuai pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 18/PUU-XI/2013. Yang menyatakan pasal 32 ayat 2 UU No. 23 tahun 2006  Tentang Administrasi Kependudukan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

 

Dalam pasal tersebut berbunyi “pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Pasal ini dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Joni Martoyo, saat dikonfirmasi Selasa (14/05/2013) menegaskan pihaknya sudah mengikuti perubahan ini. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 472.11/2304/SJ tertanggal 6 Mei 2013.

Menyesuaikan tata cara dan persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran. Diantaranya masyarakat yang akan membuat akta kelahiran tidak perlu sidang di PN Tuban terlebih dahulu. “Di Tuban sudak kami laksanakan. Jumlah akta kelahiran terbit sampai April 2013 sebanyak 690.582,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Minanoer Rachman saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya juga sudah melaksanakan aturan ini. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No 1/2013. Sejak 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa permohonan penetapan akta kelahiran.

Surat tersebut juga otomatis mencabut Surat Edaran Nomor 6/2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif. “kita sudah melaksanakan sejak adanya Surat edaran MA dan putusan MK,” tegasnya.

»»  Baca Selanjutnya...

PENGUMUMAN PENGISIAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DESA NGURUAN

KECAMATAN SOKO  KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Trunojoyo No. 12 Desa Nguruan, Kode Pos : 62372

 PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Nomor : 01/Pan-PA.BPD/V/2013

             Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 8 Juni 2013 Desa Nguruan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan BPD dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan BPD, maka perlu untuk segera membentuk BPD dan mengisi lowongan anggotanya. Panitia Pemilihan Pengisian Anggota BPD menerima pendaftaran calon anggota BPD Periode Masa Bhakti 2013/2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. SYARAT PENDAFTARAN :

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa Nguruan, Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1.      bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.      setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

3.      berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajad;

4.      berusia paling rendah  25 tahun dan paling tinggi  56 tahun pada saat pendaftaran;

5.      sehat jasmani dan rohani serta  tidak terganggu jiwa/ingatannya;

6.      mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;

7.      terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus;

8.      tidak pernah dijatuhi pidana pernjara  berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

9.      berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;

10.  tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

11.  bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

B.   TATA CARA PENDAFTARAN :

1.   Pendaftar bakal calon Anggota BPD wajib menyampaikan surat permohonan pencalonan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD dengan dilampiri :

a.    surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.    surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

c.    berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, yang dibuktikan dengan foto copy  ijasah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

d.    berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan paling tinggi  56 tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir Pejabat yang berwenang atau    foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

e.    sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan berdasarkan hasil pemerikasaan dari Puskesmas setempat;

f.      surat pernyataan mengenal desa dan dikenal masyarakat desa setempat dari yang bersangkutan;

g.    surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dari Kepala Desa;

h.    berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;

i.      surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih dari yang bersangkutan;

j.      surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepala Desa;

k.    surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;

l.      pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

2.   Berkas Persyaratan Bakal Calon BPD dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian :

a.  berkas pertama (asli) dilampirkan dalam surat permohonan pendaftaran menjadi anggota BPD kepada Panitia Pengisian Anggota BPD;

b.  berkas kedua sebagai arsip desa.

      3.   Panitia memiliki kewenangan melakukan koordinasi, meminta keterangan dalam rangka meneliti keabsahan berkas-berkas persyaratan administrasi bakal calon kepada pihak-pihak yang berwenang yang memiliki kompetensi terhadap persyaratan calon anggota BPD dalam rangka melakukan pemeriksaan berkas.

      4.   Bakal Calon Anggota BPD tidak duduk dalam kepanitiaan pengisian anggota BPD.

B.     WAKTU PENDAFTARAN :

Pendaftaran dibuka            :     Tanggal 21 Mei s/d 3 Juni 2013 (selama 14 hari)

                                                Pada Hari dan Jam Kerja 07.00  s/d  14.00 WIB

Tempat Pendaftaran          :     di Balai Desa Nguruan

                                                       Nguruan, 20 Mei 2013

Panitia Pengisian Anggota BPD  Nguruan Kecamatan Soko K e t u a NUR  RIFA’I

»»  Baca Selanjutnya...

Dana Pengamanan Pilkades Diajukan Rp. 800 Juta

Polres Tuban mengajukan dana pengamanan Pilihan Kepala Desa Rp. 800 juta. Dana ini diproyeksikan untuk kegiatan pemilihan langsung. Dengan personil 2 orang tiap desa, dan disiagakan 1 kompi Brimob tiap rayon Polsek.

 

Kabag Ops Polres Tuban, Kompol Suhartono saat dikonfirmasi mengatakan jika disesuaikan kebutuhan pengamanan sesuai tahapan Pilkades membutuhkan biaya Rp. 2 milyar. “Kita membutuhkan bantuan Brimob dan Polres samping. Kalau butuhnya ya Rp. 800 juta, tapi bisa disesuaikan. Dananya tidak bisa lewat APBD tapi melalui panitia desa,” jelasnya.

Dijelaskan skenario penganggaran ini diserahlkan Pemkab Tuban. Para panitia desa akan dikumpulkan untuk diberikan penjelasan. Dan dana akan dikumpulkan, kemudian diserahkan ke Bag Ops Polres Tuban untuk dikelola. Hal ini sudah terungkap dalam dengar pendapat (hearing) di Komisi A DPRD Tuban beberapa hari lalu.

“Tidak semua kekuatan kita terjunkan, karena Polsek dan Polres harus ada yang siaga dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pengamanan yang kita ajukan hanya pemilihan dan pelantikan saja. Untuk tahapan lainya tidak,” tegasnya.

»»  Baca Selanjutnya...

Pesta Demokrasi Pilkades Sedot Dana APBD 3 Milyar Lebih

Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa, untuk memilih Kepala Desa baru yang akan diselengarakan serempak pada tanggal 15 Juli 2013 mendatang, Pemerintah Kabupaten Tuban siapkan anggaran lebih dari tiga miliyar. Dana suksesi yang bersumber dari APBD tersebut digunkan untuk Pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang hampir serentak di Kabupaten Tuban.

Kabag Humas Pemkab Tuban, Sulistyadi, saat ditemui menyatakan, “Pemerintah kabupaten Tuban sudah siapkan anggaran Pilkades lebih dari tiga Milyar, yang akan digunakan untuk penyelenggaraan di seluruh desa, di Kabupaten Tuban,” ungkapnya.

 

Lanjutnya, “Sumber anggaran tersebut dari APBD, dan rencana akan dialokasikan untuk beberapa keperluan diantaranya untuk keperluan ATK, biaya pembuatan Bilik, Biaya Rapat Panitia, serta kebutuhan operasional lainnya,” ungkap mantan Camat Tuban tersebut.

 

Dari sejumlah informasi yang dihimpun kabartuban.com menyebutkan bahwa anggaran tersebut untuk 3000 kali Daftar pemilih, plus 3 juta pembuatan bilik untuk  masing-masing desa. Anggaran lebih dari 3 Milyar tersebut diperuntukan 282 desa, yang Kades-nya habis masa jabatan pada tahun 2013 ini.

 

Sebanyak 277 desa rencananya akan serempak menyelengarakan pilkades pada 15 Juli 2013, sedangkan untuk lima 5 desa diantaranya, baru habis masa jabatan pada bulan September, ahir tahun 2013.

 

Terkait biaya pendaftaran yang dibebankan kepada bakal calon kades, Sulistyadi menyatakan bahwa hal itu menjadi kebijakan masing-masing panitia penyelenggara, yakni lewat Swadaya. “Hal tersebut lazim dilakukan sebab anggaran yang disediakan dari APBD sangat terbatas,” tambahnya.

 

Sementara itu, meski baru akan diselenggarakan pada bulan Juli mendatang, gema pesta demokrasi rakyat desa tersebut mulai menjadi bahan perbincangan. Bahkan tidak sedikit para calon kepala desa yang mulai berebut simpatik warganya dengan berbagai cara.

»»  Baca Selanjutnya...

Jadwal Pendataan Pemilih Pilgub Jatim 2013

 

Hari pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2013 adalah tanggal 29 Agustus.  Salah satu kegiatan penting dari rangkaian penyelenggaran pilkada adalah pemutakhiran data pemilih.  Pendataan pemilih ini menjadi tugas dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). PPDP dibentuk oleh PPS.

Berikut jadwal tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai SK KPU Jatim Nomor 02 Tahun 2013  tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

2 Maret	a. pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
1-Apr	b. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
2 Apr-01 Mei	c. 1). penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW
2-8 Mei	2). Penyampaikan Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK,
17 Apr -30 Mei	3). bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDPyang dilakukan secara berjenjang;
8 Mei – 7 Juni	d. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
8 – 28 Juni	e. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
8 – 28 Juni	f. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
29 Juni – 1 Juli	g. pencatatan Data Pemilih Tambahan;
2 – 4 Juli	h. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
5 – 7 Juli	i. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
8 – 10 Juli	j. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS
8 – 11 Juli	k. penyampaian daftar pemilih sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS, PPK, Komisi PemilihanUmum Kab/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
12 – 18 Juli	l. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan, dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
18 – 24 Agt	m.  penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS

»»  Baca Selanjutnya...

Ayo Sukseskan Sensus Pertanian 2013 (ST2013)

Sensus pertanian di Indonesia telah dilaksanakan selama lima kali, yaitu pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003. Sensus pertanian yang ke-6 akan dilakukan pada tahun 2013 (ST2013) dengan tema "Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik".

ST2013 merupakan kegiatan besar sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dalam beberapa tahapan, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Persiapan ST2013 sudah dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2012, sedangkan pelaksanaan ST2013 akan dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Rangkaian pelaksanaan ST2013 dimulai dengan pencacahan lengkap (listing) pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 01-31 Mei 2013, kemudian dilanjutkan dengan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) pada tahun yang sama dan Survei Subsektor di tahun 2014.

Pelaksanaan pencacahan lengkap ST2013 didasarkan pada:

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Tujuan utama dari kegiatan Sensus Pertanian adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat untuk bahan perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan khususnya di sektor pertanian.

Tujuan pencacahan lengkap ST2013 adalah:

1. Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia.
2. Mendapatkan kerangka sampel (sampling frame) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin.
3. Memperoleh berbagai informasi tentang populasi rumah tangga usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas dan sebagainya. Hasil pencacahan lengkap ST2013 juga akan digunakan sebagai angka patokan (benchmarks) untuk memperbaiki perkiraan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

• Cakupan Wilayah
Pencacahan lengkap ST2013 mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.


• Cakupan Populasi
Populasi yang dicakup dalam ST2013 meliputi:

1) Perusahaan berbadan hukum;
2) Perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga (contohnya:pesantren, seminari, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain yang mengusahakan pertanian); dan
3) Usaha pertanian di rumah tangga.


• Cakupan Subsektor Pertanian
ST2013 mencakup seluruh subsektor (termasuk jasa pertanian), yaitu:
1) Tanaman Pangan (padi dan palawija);
2) Tanaman Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat);
3) Tanaman perkebunan;
4) Peternakan;
5) Budidaya dan Penangkapan Ikan;
6) Tanaman Kehutanan, Perburuan, Penangkapan atau Penangkaran Satwa Liar, danPemungutan Hasil Hutan.




Jadwal Lengkap Pelaksanaan dan Pengolahan Hasil Pencacahan ST2013 dan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian

 

Waktu: Maret 2013 - Maret 2014

• Penyelenggaraan pelatihan Inda Pencacahan Lengkap (Maret, 2013)
• Penyusunan program pengolahan Pencacahan Lengkap dan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) (Maret, 2013)
• Penyelenggaraan pelatihan petugas Pencacahan Lengkap (April, 2013)
• Pencacahan Lengkap (Mei, 2013)
• Pelatihan Innas pengolahan (Mei, 2013)
• Pelatihan petugas Pengolahan (Mei, 2013)
• Pengolahan Dokumen Pencacahan Lengkap (Juni-Agustus, 2013)
• Kompilasi hasil pengolahan Pencacahan Lengkap (Juli-Agustus, 2013)
• Workshop Intama Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) (Agustus, 2013)
• Pelatihan Innas Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) (September, 2013)
• Pelatihan petugas Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) (September, 2013)
• Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) (Nopember, 2013)
• Pengolahan Dokumen Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) (Desember, 2013-Maret, 2014)

»»  Baca Selanjutnya...