10 Cara Murah Turunkan Tekanan Darah

Mereka yang mengalami hipertensi biasanya harus mengonsumsi obat-obatan secara rutin untuk mengontrol tekanan darah. Tetapi dengan melakukan perubahan gaya hidup, tekanan darah yang kelewat tinggi dapat dikendalikan dan diturunkan. 

Dengan modal tekad dan kedisiplinan, bukan mustahil upaya modifikasi lifestyle ini dapat membantu melepaskan ketergantungan pada obat-obatan.

"Siapa saja yang memiliki hipertensi harus didorong untuk bekerjasama dengan dokter mereka dan mencoba berbagai hal yang mungkin membantu menurunkan tekanan darah tanpa menggunakan agen farmakologis (obat-obatan)," kata Matthew Burg, PhD, seorang profesor dari Columbia University Medical Center di New York.

Berikut ini adalah 10 cara murah dan alami menurunkan tekanan darah tanpa harus menggunakan obat-obatan :

1. Olahraga

Dengan melakukan olahraga 30 menit sehari, Anda dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan, kata Gerald Fletcher, MD, seorang ahli jantung dari Mayo Clinic, Jacksonville, Florida, sekaligus juru bicara American Heart Association.  

"Cobalah latihan aerobik untuk mengurangi tekanan darah sistolik Anda," kata Fletcher. Ia menambahkan, orang yang aktif secara fisik biasanya dapat mengurangi konsumsi jumlah asupan obat hipertensi. Untuk menunjangnya, pilihlah jenis kegiatan yang Anda sukai seperti misalnya, berjalan, berlari, berenang atau bersepeda.

2. Makan pisang

Anda mungkin tahu bahwa makan terlalu banyak garam dapat meningkatkan tekanan darah, tetapi kebanyakan orang tidak menyadari manfaat kalium - zat yang mampu menangkal efek buruk dari sodium.

Menurut penelitian dari Dietary Guidelines for Americans, mereka yang mengalami hipertensi harus mencukupi kebutuhan jumlah kalium dalam diet mereka. Orang dewasa harus mendapatkan setidaknya 4.700 miligram per hari. Adapun beberapa sumber makanan yang kaya kandungan kalium diantaranya pisang (422 miligram), kentang panggang dengan kulit (738 miligram), jus jeruk (496 miligram per cangkir), dan yogurt tanpa lemak atau rendah lemak (531-579 miligram per 8 ons).

3. Kurangi asupan garam

Orang dengan tekanan darah normal, cukup tinggi, dan hipertensi secara substansial dapat mengurangi tekanan darah mereka dengan memotong asupan garam. Pedoman diet merekomendasikan bahwa orang dengan hipertensi harus membatasi asupan garam kurang dari 1.500 miligram (600 miligram sodium) sehari.

4. Stop merokok

Perokok adalah kelompok yang paling berisiko tinggi mengidap hipertensi. Kandungan tembakau dan nikotin dalam rokok dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah sementara, meskipun rokok itu sendiri bukan penyebab tunggal hipertensi kronis. Berhenti merokok dapat membantu Anda menurunkan sedikit tekanan darah Anda. Dan, tentu saja, manfaat kesehatan lainnya yang tak terhitung jumlahnya, kata Fletcher.

5. Menurunkan berat badan

Secara konsisten beberapa penelitian menunjukkan bahwa, sedikit saja kehilangan berat badan, dapat memiliki dampak besar pada tekanan darah Anda. Kelebihan berat badan membuat jantung bekerja lebih keras. Tekanan ekstra ini lambat laun dapat menyebabkan hipertensi. Sementara itu, dengan memangkas berat badan beban kerja jantung akan jauh lebih ringan.

6. Kurangi alkohol

Konsumsi alkohol secara moderat - tidak lebih dari satu gelas sehari untuk wanita, dan dua gelas sehari untuk pria - memiliki manfaat kesehatan jantung. Tapi pada beberapa orang, minum terlalu banyak dapat meningkatkan tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi alkohol lebih dari dua gelas sehari dapat meningkatkan risiko hipertensi bagi pria dan wanita.

7. Kelola stres

Mengelola stres secara efektif dapat membantu mengurangi tekanan darah, tetapi sayangnya, tidak ada penelitian yang menawarkan langkah demi langkah untuk mengurangi tingkat stres pada semua orang, kata Burg.

"Ada sejumlah cara yang telah dikembangkan sebagai praktik untuk menginduksi keadaan relaksasi. Tetapi bagaimana cara yang baik dan benar, ini masih harus dijawab dalam uji klinis," katanya. Namun demikian, Burg merekomendasikan bahwa orang dengan hipertensi harus mampu melakukan manajemen stres dan berlatih dengan konsisten.

8. Yoga

Yoga adalah cara terbaik untuk mengatasi stres. Sebuah studi baru di India menemukan bahwa latihan pernapasan yoga mengurangi tekanan darah pada orang dengan hipertensi - di mana bekerja mempengaruhi efek sistem saraf otonom - dengan mengatur denyut jantung, pencernaan, dan fungsi lainnya.

9. Jauhi kafein

Kopi memiliki beberapa manfaat kesehatan, tetapi tidak untuk menurunkan tekanan darah. Dalam jangka pendek kafein dapat memicu lonjakan tekanan darah, bahkan pada orang tanpa hipertensi.

Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, cara terbaik yang harus dilakukan adalah dengan membatasi asupan kafein (sekitar dua cangkir kopi per hari). Anda dapat memeriksa apakah Anda sensitif terhadap kafein atau tidak dengan memeriksa tekanan darah sebelum dan setengah jam setelah mengkonsumsi minuman berkafein. Jika meningkat sebesar 5 atau 10 poin, Anda berarti sensitif terhadap kafein.

10. Meditasi

Meditasi - apakah itu melibatkan nyanyian, pernapasan, visualisasi - dapat menjadi alat manajemen stres yang efektif bagi banyak orang, kata Burg. Sekali lagi, yang penting adalah bahwa hal itu membuat Anda merasa baik, dan Anda dapat berkomitmen untuk melakukannya secara konsisten.

»»  Baca Selanjutnya...

Panen Tilang, Seminggu Tembus 1.500 Pelanggaran

blokBojonegoro.com - Kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro ternyata terus meningkat. 

Walaupun sering dilakukan razia, tetapi jumlah pelanggar yang ditemui dalam seminggu ini mencapai 1.500 kasus. 

Dari jumlah itu, 1.300 pelanggaran ditemukan oleh anggota Satlantas Polres Bojonegoro dan 200 pelanggaran lainnya dari Dinas Perhubungan setempat.

Pelanggar lalu lintas di Bojonegoro itu sangat variatif, mulai dari kalangan pelajar sampai karyawan swasta. 

Jenis pelanggaran lalu lintas juga bervariasi. Seperti melanggar rambu, markah jalan dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan saat di jalan.

Berdasarkan pantauan blokBojonegoro.com di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Rabu (29/2/2012), puluhan warga yang akan mengikuti sidang tilang sudah mengantre sejak pagi. 

"Minggu ini paling banyak dibanding minggu-minggu sebelumnya," ungkap Humas PN Bojonegoro, I Nyoman Wiguna kepada blokBojonegoro.com 

Sidang tilang di PN Bojonegoro dilaksanakan rutin setiap Rabu. Untuk memudahkan, proses persidangan pun dibagi menjadi dua ruangan sesuai nomor akhir tilang genap dan ganjil. 

Namun, tidak sedikit warga yang masih kebingungan dan salah masuk ke ruang sidang. Lantaran yang harus disidang sangat banyak, meraka bahkan antre hingga di luar ruang sidang.

Terpisah, Kasatlantas Polres Bojonegoro, AKP Oskar Syamsudin mengatakan, gencarnya razia dilakukan untuk menyikapi tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Bojonegoro. 

Selain itu, kesadaran masyarakat atas keselamatan sendiri juga masih kurang. Sehingga saat dilakukan razia, banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).

»»  Baca Selanjutnya...

Bulog Bantah Harga Gabah Anjlok

bahwa harga gabah di pasaran sejak dua pekan ini mengalami penurunan harga.

Sebelumnya harga gabah kering giling (GKG) di wilayah Bojonegoro masih mencapai Rp 3.000/kilogram (kg), dan kini harganya hanya mencapai Rp 2.500/kg. Harga itu turun Rp 200 dibandingkan dengan harga akhir pekan lalu Rp 2.700/kg.

Namun, pihak Bulog Sub Divre III Bojonegoro menyangkal hal tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Perum Bulog Sub Divre III Bojonegoro, Damin Hartono. Menurutnya, untuk harga ditingkat petani memang ada harga sebesar Rp 2500/kg. 

"Kalau harga segitu bukan Gabah Kering Giling (GKG)," ujarnya.

Dikatakan, kalau GKG  menurut Inpres kadar gabahnya 25 % dan brokennya 10 %. Sedangkan, harga Rp 2500/kg itu di pasaran tingkat petani adalah harga gabah yang kadarnya tidak sesuai Inpres dan diserang penyakit.

Oleh sebab itu, pihaknya menganggap salah asumsi penurunan harga gabah GKG di tingkat para petani padi. Sebab, harga gabah sebesar Rp 2.500 itu, bisa saja harga gabah basah langsung dari sawah. Yang pasti harga tersebut tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh Inpres.

 

“Sesuai dasar harga HPP Inpres Nomer 7/2009, untuk harga Gabah Kering Giling (GKG) dijual dengan harga maksimal Rp 4.300,” imbuhnya. 

»»  Baca Selanjutnya...

Suyoto Paparkan Ketidakadilan Migas di MK

blokBojonegoro.com - Bupati Bojonegoro Suyoto Selasa (28/2/2012) memberikan kesaksian dalam Judicial Review (uji materi) terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Dalam sidang tersebut, dihadirkan tiga saksi, antara lain dari pihak pemerintah pusat, pemerintah Kalimantan Timur dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ahli Profesor Mudrajat dan Bupati Suyoto. Hadir pula Gubernur Kaltim yang mengajukan uji materi di MK.

"Tadi itu juga ada debat dan pengajuan argumentasi dalam kesaksian di MK, ada juga dari unsur pemerintah," kata Suyoto.

Ia menyebutkan, poin pentingnya adalah adanya ketidakadilan dalam aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan. Dalam hal ini, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal daerah penghasil tambang.

Ketidakadilan yang dirasakan, salah satunya Bojonegoro sebagai daerah penghasil Migas. Antara lain, dengan formulasi DBH Migas sebagaimana dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 14 huruf e dan f.

"Kalau untuk minyak bumi 84,5 persen mengalir ke pusat sedangkan daerah mendapat 15,5 persen," jelas pria berkacamata ini.

Selanjutnya, masih dibagi lagi dengan proporsi 3 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 6 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 6 persen untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang bersangkutan dan 0,5 persen untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Sementara untuk gas bumi hasil yang mengalir ke pusat sebesar 69,5 persen, sedangkan daerah mendapat 30,5 persen.

"Itupun masih dibagi lagi dengan proporsi 6 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 12 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 12 persen untuk kabupaten/kota lainnya di dalam provinsi yang bersangkutan, dan 0,5 % dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar," lanjutnya.

Mantan akademisi ini membandingkan dengan DBH Migas untuk daerah otonomi khusus sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21/2001, yaitu 30 persen mengalir ke pemerintah pusat dan 70 persen ke daerah.

Meskipun pemerintah menjelaskan bahwa dalam undang-undang sudah disebutkan penentuan dana perimbangan antara daerah dengan pusat sudah diatur jelas, adil. Namun itu masih tidak bisa diterima, terlebih informasi yang diperoleh dalam penentuan komposisi pembagian tersebut tidak ada naskah akademik yang menjadi acuan yang  ditentukan besarannya seperti itu.

"Kalau hal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta keseimbangan keuangan antar daerah masih belum adil," urainya. 

Akan terjadi kesenjangan, antara daerah penghasil dengan non penghasil. Padahal, jika dilihat daerah penghasil mempunyai risiko eksternalitas negatif berupa dampak lingkungan baik alam maupun sosial yang tinggi, yang sewaktu-waktu bisa meletus. Faktanya daerah-daerah penghasill Migas justru angka kemiskinannya masih tinggi, termasuk Bojonegoro.

»»  Baca Selanjutnya...

JOB P-PEJ Jual Gas ke PT Gasuma

Flare Gas (gas ikutan) yang dikelola Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) kian diminati oleh sejumah perusahaan. Salah satunya adalah PT Gasuma Federal Oil Indonesia.

Kepada blokBojonegoro.com Field Admin Supertendent (FAS),JOB P-PEJ, Hananto Aji kepada blokBojonegoro.com Selasa (28/2/2012) mengungkapkan potensi gas yang dihasilkan dari poengeboran yang dikelola JOB-PPEJ telah banyak diminati oleh perusahaan. Hanya saja untuk berapa jumlah ketersediaanya, saat ini pihaknya mengaku belum bisa menyebutkan. 

"Gas tersebut akan dibeli PT Gasuma sebanyak 12 juta kaki kubik per hari(MMSCFD), sedangkan yang dipakai sendiri jumlahnya varian dari 5 hingga 7 MMSCFD," terangnya.

Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BBS melalui PT Intermedia juga membeli gas yang jumlahnya di angka 14-17 jt kaki kubik.

Dikatakan, jika gas - gas yang ada disetiap sumur yang dikelola JOB P-PEJ diproses di Central Procesing Area (CPA) di Desa Rahayu, Kecamatan Soko,Tuban. Gas tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar genset, Listrik, Condensat dan LPG.

"Saat ini ada sekitar 18 sumur yang kita kelola. Baik di Lapangan Mudi maupun di Sukowati," jelasnya.

Ditanya terkait berapa harga beli dari gas tersebut?Ia enggan menyebutkan. Namun, menurut Hananto, harga gas akan mengalami kenaikkan setiap tahunnya.

"Yang jelas harganya naik setiap tahunnya," ujarnya. Berdasar data yang dihimpun blokBojonegoro.com, diperkirakan tidak hanya Gasuma dan BUMD yang tertarik membeli gas, namun juga perusahaan di Tuban juga berminat.

»»  Baca Selanjutnya...

Tak Diserang Hama, Harga Jagung Naik

Akhirnya, para patani jagung bisa tersenyum gembira. Sebab, tanaman jagung miliknya tak diserang penyakit. Harga jagung pun mengalami kenaikan.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang petani jagung bernama Sutrisno warga Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro. Menurutnya, saat ini harga jagung naik Rp 400 dengan kisaran harga Rp 2.200.

"Sebelumnya, harga jagung hanya Rp 1.800 dan para petani merugi. Sebab, seluruh tanaman terserang hama sehingga menjadi busuk. Dengan harga itu, pengembalian modal tanam tidak ada," jelas Sutrisno, Minggu (26/2/2012).

Ia dan petani lain juga berharap agar untuk ke depan hasilnya semakin membaik. Sehingga, harga jual jagung bisa mencapai Rp 3.000 per kilogram (kg) dan petani bisa tersenyum.

"Hasil ini saya jual ke pasaran. Karena hasilnya bagus, akhirnya laku keras di pasaran. Bahkan ada pembeli dari luar kota mas," imbuh petani itu sambil tersenyum. 

»»  Baca Selanjutnya...

K.H. Abdullah Faqih Tutup Usia

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, KH Abdullah Faqih, meninggal dunia, Rabu (29/2/2012).

Kiai kharismatik tersebut menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 18.30 WIB atau bertepatan dengan waktu Salat Maghrib. Kabar meninggalnya salah satu kiai khos dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu disampaikan secara resmi melalui situs langitan.net.

"Keluarga besar Pesantren Langitan berduka cita atas wafatnya KH Abdullah Faqih," tulis pengumuman itu.

Ulama terkemuka di kalangan Nahdliyin itu meninggal di usia 84 tahun. "Saya sangat terkejut dengan meninggalnya Mbah Kiai," terang Muhajir, salah satu santri Ponpes tua di tepi jalan Babat-Tuban tersebut. 

Di mata para santrinya, Kiai Faqih adalah tokoh yang sederhana, istiqomah dan alim. Kiai Faqih merupakan kiai utama di kalangan NU. Kiai Faqih lahir di Dusun Mandungan, Desa/Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Kiai Faqih (generasi kelima) memimpin Pesantren Langitan sejak 1971, menggantikan KH Abdul Hadi Zahid.

"Sampai sekarang ini, saya seperti tidak percaya. Semoga saja, kesederhanaan Mbah Kyai  bisa ditiru santri-santri Langitan," sambungnya.

Kabar wafatnya Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, KH Abdullah Faqih, Rabu (29/2/2012), membuat banyak orang berduka.

Selain santri dan alumni Ponpes tua di Jatim tersebut, kalangan Nahdliyin juga hampir sama. Sebab, Mbah Faqih, begitu ia biasa disapa oleh banyak warga, dalam kehidupannya menginspirasi terkait dengan pola hidup sederhana dan istiqomah.

Kepada blokBojonegoro.com, salah seorang putra Mbah Faqih, KH Ubaidillah Faqih menjelaskan, sebelum meninggal yang bersangkutan masih sempat memberikan semangat kepada para santri dan putera.

"Sebelum wafat, ada banyak santri dan putera berada di rumah," kata Gus Ubaid melalui ponselnya.

Menurut Gus Ubaid, walaupun kondisinya lemah, tetap semangat hidup dan kesahajaannya masih begitu tampak. Sehingga, para putra-putri yang berada di sekelilingnya saat itu sangat terharu.

"Kondisinya memang lemah, sehingga belum bisa berjalan. Namun, lima menit sebelum meninggal masih sempat berbicara dengan anak dan santri-santri," sambungnya.

Seperti diketahui, pada Bulan Oktober 2011 tahun lalu, Mbah Faqih sempat dirawat cukup lama di kamar 627 lantai 6 Graha Amerta RSUD dr Soetomo Surabaya. Kondisinya semakin lemah, walaupun setelah itu bisa kembali ke Ponpes Langitan.

Sejak terdengar kabar Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, KH Abdullah Faqih, para pelayat mulai berdatangan. Khususnya para santri yang rumahnya di sekitar Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh salah seorang putra Mbah Faqih, KH Ubaidillah Faqih, kepada blokBojonegoro.com, Rabu (29/2/2012) malam. Dijelaskan, jika sejauh ini banyak yang mengucapkan bela sungkawa, khususnya melalui telepon.

"Mohon maaf ya, ini lagi banyak yang datang," kata Gus Ubaid, saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya.

Menurutnya, pemakaman insya Allah akan dilaksanakan besok setelah salat Duhur di kompleks makam keluarga. "Semoga saja bisa berjalan dengan lancar," sambungnya.

Seperti diketahui, Mbah Faqih, begitu ia biasa disapa santri maupun alumni, meninggal dunia sekitar pukul 18.30 WIB atau setelah Magrib. Saat ini, beberapa putera berada di sisi almarhum beserta santri.

»»  Baca Selanjutnya...

RUU Desa Dinilai Kebiri Otonomi Desa

Desa Merdeka – Blitar : Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kab. Blitar, dalam aksi unjuk rasa di Gedung Dewan menyatakan bahwa RUU Desa yang telah diserahkan Presiden kepada DPR RI telah mngkebiri Otonomi Desa.

Sekretaris FKPD Kab. Blitar, Rudi Puryono menyatakan rancangan Undang-Undang Desa yang di bahas oleh DPR RI, dinilai mengebiri otonomi desa. terbukti Pj. Kepala Desa harus di isi oleh PNS. Sehingga hal ini menutup kesempatan bagi tokoh masyarakat desa yang mempunyai kemampuan mengisi kekosongan jabatan.

Selain menutup peluang tokoh masyarakat menjadi PJ Kepala Desa, RUU Desa juga mengancam keberadaan perangkat desa yang usianya diatas 56 tahun. Menyusul ditetapkannya usia maksimal perangkat desa 56 tahun.

Untuk itu melalui DPRD Kab. Blitar, FKPD menyampaikan beberapa masukan diantaranya perangkat desa diangkat menjadi PNS, usia perangkat 60 tahun, masa jabatan Kades 8 tahun dan alokasi dana desa langsung turun ke desa dengan nominal 10 % dari APBN.

Berkenaan dengan masukan yang diberikan FKPD tentang RUU Desa, Wakil Ketua DPRD Kab. Blitar, Edi Masna mengatakan, akan menyampaikan ke anggata DPRD RI. Diharapkan aspirasi dari FKPD menjadi pertimbagan pembahsan RUU Desa di DPR RI.

»»  Baca Selanjutnya...

PKB Dukung Alokasi Pengelolaan 10% APBN ke Desa

Desa Merdeka – Jakarta : Abdul Malik Haramain anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap desa dijadikan subyek pembangunan tidak seperti paradigma yang sekarang berkembang yaitu desa hanya dijadikan obyek.

Saat dihubungi wartawan Selasa (28/2)., Malik mengatakan  ”Desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Jadi, desa membangun, bukan membangun desa. Dari perencanaan, pengerjaan, sampai pengawasan, desa harus berperan. Paradigma itu harus ditegakan,”

Poin krusial lain, katanya, pansus ingin memastikan kalau pembangunan benar-benar dilakukan di desa. Karenanya, harus ada dana khusus dari APBN ke desa yang pengelolaannya diserahkan musyawarah di tingkat desa.

Terkait anggran 10% APBN ke Desa seperti yang diusulkan Parade Nusantara, PKB menyatakan dukungannya. ”PKB minta 10 persen diberikan ke desa secara langsung. Jadi kira-kira Rp 120 triliun. Tapi, dana itu tida diberikan langsung. Ada mekanisme. Dana keluar ke desa kalau ada usulan pembangunan konkret,” jelas dia.

Dalam hal mekanismenya, bisa saja langsung ke pemda, pemprov, atau bisa langsung ke kementerian yang menangani itu. Dalam hal ini kementerian dalam negeri. Namun, untuk itu pengawasan harus diperkuat sehingga dapat menghilangkan penyelewengan.

Malik juga menjelaskan bahwa pansus juga ingin menegaskan posisi desa sebagai bagian dari pemerintahan.

Malik juga memperkirakan, akan ada perdebatan terkait poin akses pemberian dana langsung. Karena itu terkait keseimbangan anggaran.

»»  Baca Selanjutnya...

Inilah Calon Anggota Pansus RUU Desa

Desa Merdeka – Jakarta : Rapat Paripurna ke III hari ini (28/02) salah satu agendanya adalah penetapan Panitia Khusus pembahasan Rancangan Undang Undang (Pansus RUU). Dalam rapat kali ini ada dua pansus yang ditetapkan, yaitu Pansus RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dan Pansus RUU Pemerintah Daerah dan RUU Pemerintah Desa.

Berdasarkan sumber desa merdeka di DPR, dalam penetapan Pansus RUU Pemerintah Daerah dan RUU Pemerintah Desa ditetapkan calon  anggota yang berjumlah 30 anggota yatu :

Partai Demokrat  ( 8 anggota )

1. H Darizal Basir
2. Drs. H Abdul Gaffar Patappe
3. H. Abdul Wahab Dalimunhte SH
4. Drs Ramadhan Pohan MIS
5. Gede Pasek Suardika SH MH
6. Ir. Nanang Samodra KA Msc
7. H Subyakto SH MH
8. Drs Eddy Saledi SH

Partai Golkar ( 6 anggota)

1. Drs Haji Ibnu Munzir
2. Nurul Arifin SIP MSi
3. Taufik Hidayat Msi
4. H Hardisoesilo
5. Ir. Ali Wongso Halomoan Sinaga
6. Ir. Bambang Sutrisno

PDI Perjuangan ( 5 anggota)

1. Ganjar Pranowo
2. Arif Wibowo
3. Budiman Sudjatmko
4. Nursuhud
5. Ir. Theodorus Jacop Koekerits

PKS ( 3 anggota )

1. Hermanto SE MM
2. H. Yan Herizal SE
3. Ir. Abdul Aziz Sunseno MT

PAN ( 2 anggota )

1. H. Totok Daryanto SE
2. Drs Rusli Ridwan Msi

PPP ( 2 anggota )

1. H. Akhmad Muqowam
2. DR AW Thalib Msi

PKB ( 2 anggota )

1. H Bachrudin Nasori SSI MM
2. Drs H Otong Abudurrahman

Partai Gerindra ( 1 anggota )

1. Hj. Mestariyani Habie SH

Partai Hanura ( 1 anggota )

1. Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati  MSi

Meskipun tidak masuk menjadi anggota Pansus RUU Pemerintah Daerah dan RUU Desa, Sumaryoto menanggapi baik atas dibentuknya Pansus tersebut. ”Saya sangat mengapresiasi baik pembentukan pansus ini, semoga dengan pansus ini UU Desa yang akan disyahkan kedepan menjadi lebih komprehensif” kata Sumaryoto saat dihubungi desamerdeka.

»»  Baca Selanjutnya...

Soal Tudingan Kwik Kian Gie, Kemenkeu : Utang RI Dikelola Baik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan utang Indonesia sudah dikelola dengan baik. Salah satunya adalah dibuktikan dengan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi 'Investment Grade'.

Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto kepada detikFinance, Selasa (21/2/2012). Pernyataan Rahmat itu disampaikan menanggapi tudingan dari mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie yang menyatakan utang Indonesia Rp 1.800 triliun hasil menipu.

"Opini BPK sejak tahun 2009 menyatakan pengelolaan utang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dengan peningkatan rating surat utang Indonesia menjadi Investment Grade membuktikan bahwa utang Indonesia dikelola dengan baik," urainya.

Rahmat menegaskan, utang Indonesia yang kini mencapai lebih dari Rp 1.800 triliun selama ini digunakan untuk membiayai APBN dan juga utang lama yang jatuh tempo. Dalam postur APBN, juga telah terjadi perubahan pada pos utang ini.

"Dalam format APBN yang lama, memang penerimaan dana dari utang dimasukkan sebagai bantuan pembangunan sehingga anggarannya berimbang, tapi sejak tahun 2000 digunakan format baru dimana penerimaan utang tidak dimasukkan sebagai penerimaan tapi dipisahkan sebagai pembiayaan setelah pendapatan dan belanja," urai Rahmat.

Utang-utang tersebut selama ini juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR, bersamaan dengan persetujuan untuk APBN.

"Setiap penambahan atau pembayaran utang harus melalui mekanisme pembahasan di DPR dan pengelolaan utang dilakukan berdasarkan UU baik di bidang keuangan negada dan UU tentang surat berharga negara yang diterbitkan sejak tahun 2002," tambahnya.

Ia menambahkan, ketentuan perundang-undangan tersebut menjamin tata kelola yang baik dalam pengelolaan utang. Bahkan audit BPK juga sudah menyatakan pengelolaan utang pemerintah sudah cukup memadai.

Seperti diketahui, Kwik Kian Gie sebelumnya mengatakan pemerintah bakal sulit menyelesaikan jumlah utang Indonesia yang sudah menembus Rp 1.800 triliun. Menurutnya utang-utang ini penipuan luar biasa.

"Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu," kata Kwik.

»»  Baca Selanjutnya...

Utang RI Membengkak Rp 800 Triliun Sejak 2005

Total utang RI sejak 2005 hingga 2011 telah mengalami peningkatan hingga US$ 90,3 miliar (67,1%). Jika dihitung menggunakan kurs rupiah (1 US$ = Rp 9.000) berarti utang RI telah meningkat hingga Rp 812,7 triliun.

Hingga Desember 2011 utang luar RI telah mencapai US$ 224 miliar atau sebesar Rp 2.016 triliun. Utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan swasta.

Demikian dikutip detikFinance dari laporan statistik utang luar negeri RI seperti tertuang di situs resmi Bank Indonesia (BI), Senin (27/2/2012).

Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri tersebut diikuti peningkatan PDB (harga berlaku) yang relatif lebih besar yaitu sebesar US$ 536,8 miliar (190,2%).

Secara umum beberapa indikator beban utang luar negeri Indonesia telah memperlihatkan perbaikan signifikan. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB
terus menurun. Pada 1998 tercatat sebesar 150%, kemudian menurun menjadi 54,9% pada 2004, dan menjadi 26,5% pada 2011.

Rasio utang terhadap ekspor juga mengalami penurunan secara signifikan dari 179,7% pada 2004 menjadi 96,8% pada 2011. Pada periode yang sama, debt service ratio Indonesia terlihat berfluktuasi. Pada 2006 debt service ratio mencatat angka tertinggi 25,0%, kemudian terus menurun menjadi 22,5% pada 2011.

Sementara itu, per 31 Desember 2011, rasio total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) terhadap PDB menurun tajam menjadi 25% dari sebesar 47% pada 2005, dan sebesar 89% pada 2000. Nilai rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang efisien dan berhati-hati.

Berikut Posisi Utang RI dari tahun 2006 :

2006 : US$ 132,63 miliar.
2007 : US$ 141,18 miliar.
2008 : US$ 155,08 miliar.
2009 : US$ 172,87 miliar.
2010 : US$ 202,4 miliar.
2011 : US$ 224 miliar

Adapun negara yang rajin memberikan utang ke RI yakni :

Jepang : US$ 44,89 miliar
Singapura : US$ 37,74 miliar
AS : US$ 26,87 miliar
Belanda : US$ 13,51 miliar

Lembaga yang sering memberikan utang ke RI :

ADB (Asian Development Bank) : US$ 11,43 miliar
IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development) : US$ 9,60 miliar
IDA (International Development Association) : US$ 2,27 miliar

»»  Baca Selanjutnya...

Kwik Kian Gie : Utang Indonesia Rp 1.800 Triliun Hasil Nipu

Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie mengatakan pemerintah bakal sulit menyelesaikan jumlah utang Indonesia yang sudah menembus Rp 1.800 triliun. Menurutnya utang-utang ini penipuan luar biasa. Kenapa?

"Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu," kata Kwik.

Hal ini disampaikan Kwik usai sebuah dialog ekonomi di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Dikatakan Kwik, jumlah utang pemerintah yang tembus Rp 1.800 triliun ini sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya.

"Ini bukan bahaya lagi karena sumber daya mineral di perut bumi dihabiskan oleh mereka elit-elit pemerintah. Sudah kayak gini sulit (solusinya). Saya nggak tahu harus bagaimana," tegas Kwik.

Sebelumnya, Presiden SBY mengakui jumlah nominal utang pemerintah Indonesia naik menjadi Rp 1.816 triliun di 2011 lalu. Namun rasionya turun bahkan sangat rendah dibandingkan negara-negara maju di Eropa dan Asia.

Total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2011 mencapai Rp 1.803,49 triliun atau naik Rp 126,64 triliun dalam setahun dibandingkan 2010 yang mencapai Rp 1.676,85 triliun.

»»  Baca Selanjutnya...

Mau Tahu Jumlah Utang Indonesia?

Pemerintah mencatatkan kenaikan utang hingga Rp 447,58 triliun dalam 5 tahun terakhir. Utang pemerintah per Januari 2012 mencapai Rp 1.837,39 triliun.

Berdasarkan data yang dikutip dari sirus resmi Direktorat Jendral Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Sabtu (25/2/2012), utang pemerintah per Januari 2012 telah meningkat Rp33,9 triliun (US$204,15 miliar) dari tahun 2011 yang sebesar Rp1.803,49 triliun.

Secara terperinci utang pemerintah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Denominasi rupiah Rp1.004,04 triliun atau 54,6% dari total utang pemerintah. Sementara dari SBN denominasi valuta asing (valas) tercatat sebesar Rp210,1 triliun atau 11,4% dari total utang pemerintah.

Selain itu, pemerintah mencatatkan pinjaman dalam denominasi rupiah sebesar Rp1,04 triliun atau 0,1% dari total utang pemerintah dan pinjaman denominasi valas sebesar Rp622,2 triliun atau 33,9% dari total utang pemerintah.

Adapun perkembangan utang pemerintah dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2007 pemerintah mencatatkan utang sebesar Rp1.389,41 triliun, tahun 2008 utang pemerintah bertambah menjadi Rp1.636,74 triliun, tahun 2009 utang pemerintah mengalami penurunan ke Rp1.590,66 triliun, tahun 2010 kembali meningkat menjadi Rp1.676,85 triliun, dan tahun 2011 menjadi Rp1.803,49 triliun.

Sedangkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) per Januari 2012 mencapai Rp28,048 triliun atau 20,84% dari target APBN 2012 yang sebesar Rp134,596 triliun.

Realisasi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang sebesar Rp36,53 triliun atau 14,34% dari target penerbitan surat utang tahun 2011 yang sebesar Rp254,825 triliun.

»»  Baca Selanjutnya...

Presiden dan Ibu Negara jalani proses E-KTP

Dalam proses yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Puri Cikeas, Bogor itu, selain memasukkan data pribadi, Presiden dan Ibu Negara juga memasukkan data sidik jari dan retina mata melalui peralatan yang disiapkan.

Saat menjalani proses tersebut, Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Data sidik jari yang dimasukkan adalah empat jari tangan kiri dan tangan kanan kemudian ibu jari kiri dan kanan.

Kemudian dilakukan pemasukan data retina mata kiri dan kanan pada semacam alat mirip teropong. Selain Presiden dan Ibu Negara, juga memasukkan data untuk keperluan KTP elektronik Edhie Baskoro Yudhoyono dan istrinya Aliya.

Mendagri Gamawan Fauzi dalam paparannya menjelaskan proses pembuatan KTP Elektronik sudah mulai dirintis sejak 2010.

"Pada 2010 sesuai amanat undang-undang sudah dilakukan verifikasi data selesai pada akhir 2010. Pada 2011 proses nomor induk kependudukan selesai dan pada Oktober-November 2011 mulai dilakukan perekaman data," kata Gamawan.

Ditambahkannya hingga akhir 2011 telah terekam 47 juta data penduduk dari 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang pada tahap awal menjalani proses pemasukan data KTP elektronik.

Pada 2012 ditargetkan 300 kabupaten/kota akan menjalani proses perekaman data elektronik KTP dengan target 172 juta warga pada akhir 2012.

"Saya sudah minta Menteri BUMN untuk percepat alat, target kita kita perlu 400.000 perekaman per hari, tahun lalu kita lakukan 197 kabupaten/kota, tahun ini target 300 kabupaten/kota," kata Mendagri.

Gamawan mengatakan untuk 2012, Kabupaten Bogor masuk dalam salah satu kabupaten yang menjalani proses perekaman data elektronik KTP dan Presiden beserta keluarga menjadi warga pertama di Kabupaten Bogor yang menjalani proses pemasukkan data.

"Tahun ini bapak yang pertama di kecamatan ini, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor berpenduduk 4,8 juta dengan 3,4 juta jiwa yang wajib KTP. Untuk Gunung Putri sendiri wajib KTP ada 292.000 jiwa," paparnya.

Baik Presiden, Ibu Negara, Edhie Baskoro maupun Aliya masing-masing memerlukan waktu 10 menit untuk memasukkan data, memverifikasi data, memasukkan sample tanda tangan, memasukkan data sidik jari dan memindai retina.

»»  Baca Selanjutnya...

Wakil Ketua DPR RI : Komitmen Kami Dengan PPDI Tidak Usah Diragukan Lagi

BREBES (PUSINFO PPDI - www.ppdi.or.id)

“Komitmen saya dengan PPDI tidak usah diragukan lagi. Saya teken kontrak politik sudah dua kali, yang pertama di Semarang, yang kedua di Gedung DPR RI. Kalau perlu cap jempol darahpun saya siap,” kata Wakil Ketua DPR RI Ir.H.Taufik Kurniawan, MM dalam penyelenggaraan acara yang bertajuk Serap Aspirasi Perangkat Desa yang dilangsungkan di Gedung Pertemuan Eks Kawedanan Bumiayu, Brebes Jawa Tengah, Rabu (22/2) kemarin.

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 600 orang perangkat desa dari berbagai daerah seperti dari Kab. Batang, Tegal, Pemalang, Brebes, Banyumas, Purbalingga dan Kebumen tersebut Taufik juga menegaskan bahwa sekarang ini sudah lengkap, bahwa dari kami sudah berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan bagaimana perangkat desa bisa terinspirasi untuk proses pembangunan ke depan.

“Kalau hanya berjuang untuk menjadi pegawai negeri sipil itu hanya sesuatu hal yang sangat sepele. Tujuan yang lebih besar kita hanya mengharapkan adanya apresiasi dari pemerintah terhadap kerja keras perangkat desa dalam segala proses pemerintahan,” ucap Taufik memberi semangat.

Ke depan, lanjut Taufik, dimohon agar kita dapat selalu menyatukan dan merapatkan barisan bersama-sama. Saat ini RUU Desa dibawa ke pansus besar yang prosesnya nanti akan bertambah panjang, karena seharusnya hal ini cukup selesai di tingkat komisi.” Oleh karena itu terlepas dari apapun, perjuangan ini harus tetap kita lakukan bersama-sama dengan  harapan  dapat terwujud,” pinta Taufik.

“Sudah saatnya para perangkat desa dapat membuktikan bahwa kita bisa memimpin bangsa dan negara ini, dan kami akan selalu siap bersama para perangkat desa untuk mendukung agar perjuangan ini dapat terwujud,” pungkas Taufik.

»»  Baca Selanjutnya...