Kamis, 19 Juli 2012

Pemerintah Menetapkan Awal Puasa Ramadhan 21 Juli 2012




Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada Sabtu Legi, 21 Juli 2012. Hilal atau bulan tak terlihat di 38 lokasi di Indonesia. Demikian hasil sidang Isbat yang disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali di kantor Kementerian Agama, Jakarta (19/7).

Hilal terlalu rendah ketika matahari terbenam pada Kamis 19 Juli 2012, sehingga tidak akan bisa terlihat. Hilal kurang dari 1,5 derajat. Terlalu rendah untuk bisa diamati, cahayanya terlalu lemah. Sebab itu, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan 1 Ramadan 1433 Hijriyah jatuh pada keesokan harinya, Sabtu, 21 Juli 2012.

Titik lokasi pemantauan antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sultengara, Sulut, Sultengah, NTT, Bali, NTB, Sulsel, Mamuju, Kaltengah, Kaltim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Jatim, DIY, Jateng, hingga Aceh.

Sejumlah tokoh Islam telah hadir di antaranya Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziah, Perwakilan dari BMKG, perwakilan ormas Islam seperti Persis, HTI dan sebagainya, PBNU, dan lembaga Islam seperti MUI, Dewan Masjid Indonesia, Badan Hisab Rukyat, dan ICMI.

Walaupun pemerintah akhirnya telah memutuskan bahwa 1 Ramadhan 1433 H akan jatuh pada hari Sabtu, 21 Juli 2012, namun Muhammadiyah sendiri tidak mengikuti keputusan pemerintah dan akan melaksanakan puasa mulai besok. Hal ini dikarenakan perbedaan metode penentuan hisab yang dilakukan, Muhammadiyah menggunakan hisab (menggunakan ilmu astronomi) sedangkan pemerintah menggunakan rukyatul hilal (melihat hilal secara langsung). Dengan adanya perbedaan awal ramadhan kali ini diperkirakan hari raya idul fitri nanti akan sama.

Apapun keputusannya, kita wajib untuk saling menghormati sehingga perbedaan awal puasa tidak menjadikan perpecahan diantara umat Islam itu sendiri. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan.
»»  Baca Selanjutnya...

Awal Puasa, Warga Tuban Banyak Memilih Ikut Pemerintah


Ketetapan jatuhnya 1 Ramadlan 1433 H hingga hari ini belum diputuskan oleh pemerintah. Seperti telah banyak diberitakan, Keluarga besar Muhammadiyah telah menetapkan jatuhnya awal bulan ramdlan pada hari Jum’at 20 Juli 2012. Dalam pernyataannya di salah satu media televisi nasional hari ini, Kamis (19/7), Prof. DR. Din Syamsuddin menyatakan bahwa, “Muhamadiyyah telah menetapkan jatuhnya awal ramadhan pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012.” Dalam pernyataannya, Orang nomor 1 di Muhammadiyyah yang juga pernah dibesarkan dikalangan Nahdliyyin tersebut menyatakan, “Muhammadiyyah tidak akan mengikuti sidang Isbat (paripurna penetapan awal bulan ramadhan dan syawal yang dimediatori oleh pemerintah).”
Menurut Din, “Sidang itu tidak perlu dilakukan karena hal itu sama artinya pemerintah terlalu intervensi urusan agama, dan bertentangan dengan UUD 1945.” Pernyataan tokoh sentral Muhammadiyyah tersebut tak pelak menimbulkan kontroversi dari sejumlah kalangan. Sebagian membenarkan pernyataan Din Syamsuddin, namun sebagian sangat menyayangkan pernyataan tersebut, dengan alasan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia.
Kontroversi tersebut juga terjadi di Bumi Ronggolawe. Dalam pantauan nguruan.blogspot.com di masyarakat Tuban, banyak pihak lebih memilih untuk mengikuti ketetapan pemerintah. Dari 10 orang koresponden, 4 orang menyatakan mengikuti pemerintah, 2 orang ikut Muhammadiyyah, 3 orang menunggu keputusan PBNU, dan 1 orang tidak peduli.
Seperti disampaikan oleh Abdul Fattah, sala satu warga Tuban yang juga jebolan pesantren Jombang ini mengatakan, “Beda pendapat dalam beragama itu sudah biasa. Namun perbedaan tersebut jangan sampai menjadi pemicu terjadinya perpecahan umat Islam di Negara ini.”
Lebih lanjut Fattah mengatakan, “Agama itu keyakinan, namun dalam agama juga diatur mengenai kehidupan bernegara. Oleh karena itu menurut saya, pemerintah juga bisa bertindak sebagai Amir, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama. Tapi jika ada yang berpendapat lain, itu sah – sah saja.”
Berbeda dengan Budi (bukan nama sebenarnya), salah satu anggota Muhammadiyyah yang tidak mau disebutkan namanya ini mengatakan, “Saya pikir yang disampaikan Bapak Din Syamsuddin itu sudah tepat. Untuk apa sidang Isbat, kalau toh akhirnya tetap berbeda pendapat.” “Muhammadiyyah menggunakan sistem Hisab, sedangkan yang lain juga harus ru’yah. Jika dasar penetapannya saja berbeda, maka berapa kali sidang pun tidak akan menetapkan hasil yang sama. Kalau pun sama, itu pasti kebetulan saja.”
Kabupaten Tuban mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya penetapan awal puasa dan syawal menjadi sangat penting. Namun perbedaan penetapan yang selama ini terjadi, membuat banyak masyarakat merasa jenuh dan bosan. Hal tersebut disampaikan oleh Haris, salah seorang warga yang ditemui kabartuban.com di Masjid Agung itu mengatakan, “Semua terserah yang menjalaninya mas, nuruti perdebatan orang – orang pintar itu malah bikin pusing,” kata Haris.
Lebih lanjut Haris mengatakan, “Kalau penetapan awal puasa dan hari raya kok selalu ribut. Kalau penetapan tanggal yang lain kok gak ada ribut. Kalau saya gampang saja mas, saya ini dikatakan NU juga gak pernah beraktifitas di organisasi itu, dikatakan Muhammadiyah juga nggak ngerti Muhammadiyah. Saya sederhana saja, karena hidup dalam Negara, ya mengikuti peraturan dan ketetapan Negara saja. Kalau pemimpinnya salah dalam menetapkan dan dosa, nanti pemimpin – pemimpin yang ruwet itu kan juga bakal nanggung dosanya.”
»»  Baca Selanjutnya...

Bupati Sumpah PNS Menjelang Ramadhan


Dalam rangka usaha membina PNS yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, Menjelang bulan suci ramadhan 1433 H, Kamis (19/7) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban menyelenggarakan Sumpah dan Janji PNS di Lingkungan Pemkab Tuban  bertempat di Ruang Rapat Lantai III Setda Kabupaten Tuban.

Dalam laporannya, Kepala BKD Kabupaten Tuban, Drs. M. Nur Hasan, M.Si melaporkan bahwa acara Sumpah dan janji ini Diikuti 365 PNS dari SKPD di Lingkungan Pemkab Tuban yang belum pernah diangkat sumpah / janjinya, jika dirinci berdasarkan jenis kelamin diikuti 94 Orang laki-laki dan 171 Orang Perempuan, berdasar pangkat golongan diikuti 25 Orang golongan ruang I, 146 orang golongan ruang II, 90 golongan ruang III dan 4 orang golongan ruang IV, berdasarkan agama diikuti 262 orang beragama Islam, 2 Orang Kristen Protestan dan 1 orang Katolik. Disumpah langsung oleh Bupati Tuban, H.Fathul Huda acara ini berlangsung khidmad dan lancar.
Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa Sumpah / Janji ini merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975dan Nomor 53 tahun 2010 yang diwujudkan dalam pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan dan tidak melakukan suatu larangan bagi setiap PNS dengan pernyataan kesanggupan tersebut maka dapat diartikan bahwa pengucap sumpah dan janji telah berikrar dan berkomitmen untuk menerima dan menjalani secara totalitas segala konsekuensi profesi PNS.
Pada dasarnya ikrar dan komitmen yang telah diucapkan bukan hanya sekedar kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan PNS mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur, berdayaguna, berhasil guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya.
Profesionalisme PNS dipengaruhi oleh kompetensi PNS itu sebagai bekal untuk melaksanakan tugas berupa Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan sikap tau perilaku (Attitude) yang kesemuanya harus secara terus menerus ditingkatkan baik secara pribadi maupun dalam suatu kelompok dengan secara terprogram., PNS akan senantiasa mendahulukan kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara dibanding dengan Pribadi, Kelompok dan golongan.
Mengakhiri Sambutan Bupati kembali menekankan beberapa hal diantaranya bahwa PNS harus bisa jadi panutan, mampu mengendalikan diri dan dapat menjaga hubungan yang harmonis baik dengan masyarakat, Atasan ataupun sesama PNS. Karena pada dasarnya semua PNS mempunyai peran masing-masing dan kesemuanya penting, satu saja bermasalah akan mempengaruhi kinerja yang lainnya.
PNS diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan Tupoksinya,  diharapkan juga dapat terus meningkatkan kompetensi dengan selalu belajar, baik dengan Diklat, Pelatihan atau yang lebih dekat, dengan mempelajari hal yang tersirat dan tersurat dari kejadian disekelilingnya.

»»  Baca Selanjutnya...

Jelang Bulan Suci, 4 Pasangan Mesum Terjaring Operasi Pekat


Rabu (18/7/12) pukul 20.00 Wib, sejumlah anggota gabungan dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP yang dikomandani Kapolsekta Tuban AKP. Basir menggelar penertiban dan keamanan sekaligus kekusyukan bagi masyarakat untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan.
Diawali dengan apel persiapan sebelum pelaksanaan razia yang kemudian meluncur ke beberapa target, mulai dari hotel Jawa Timur, Poppy, Indonesia, Amerta, Basra dan Ratna.
Tidak sia – sia, dari razia tersebut petugas mendapati 4 (empat) pasangan bukan suami istri yang berada dalam satu kamar, petugas mengetahui bahwa mereka bukan suami istri atau pasangan sah melalui identitas dari masing – masing yang memang berbeda alamat.
Petugas sempat bersitegang dengan tamu hotel yang kebetulan seorang perempuan asal jawa barat lantaran dirinya merasa tersinggung dengan kedatangan petugas yang menurutnya telah mengganggu istirahatnya tersebut.
Menurut keterangan AKP. Basir, razia ini dilakukan guna mengantisipasi keamanan dan kenyamanan sehingga tercipta keadaan yang kondusif di Kota Tuban, sedangkan dari pasangan yang terjaring akan dibawa ke Mapolsek Tuban untuk diberi pengarahan.
»»  Baca Selanjutnya...