Kamis, 16 Februari 2012

Kalau Tuntutan Tak Dipenuhi, Perangkat Desa Siap Demo


Desa Merdeka – PPDI Blora : Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Blora mengancam akan melakukan demonstrasi, mengingat hingga kini tuntutan mereka yakni perbaikan kesejahteraan melalui kenaikan tunjangan kurang hasil, belum direalisasikan Pemkab Blora. Pemkab malah menawarkan sejumlah alternatif perbaikan kesejahteraan namun ditentang sejumlah pengurus PPDI.
“Kami akan berjuang hingga titik darah penghabisan sehingga tuntutan kami direalisasikan Pemkab. Jika perlu demo, kami akan demo,” ujar Ketua PPDI Blora, H Abdullatif, Rabu (15/2).
Hanya, dia menegaskan, selagi masih ada waktu sebelum APBD 2012 ditetapkan dan jalan musyawarah bisa ditempuh, pihaknya akan memilih permufakatan dengan Pemkab. “DPRD tidak keberatan jika kesejahteraan kami dinaikkan, tapi kok Pemkab masih mikir-mikir,” tandasnya.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Blora, H Winarno menjelaskan, dalam pertemuan dengan pengurus PPDI Blora di DPRD, belum lama ini, pihaknya menawarkan sejumlah alternatif. Di antaranya kenaikan tunjungan kurang hasil hanya diberikan kepada perangkat desa yang tidak mempunyai tanah bengkok, atau memiliki tanah bengkok yang luasnya di bawah satu hektare.
Kenaikan ditawarkan sebesar Rp 200 ribu. Sementara untuk perangkat desa yang memiliki tanah bengkok di atas satu hektare tidak diberikan kenaikan tunjangan. Namun, Winarno menegaskan, tawaran itu belum menjadi keputusan dan PPDI belum sepakat dengan tawaran tersebut.
“Kami menyiapkan itung-itungan untuk menyikapi tuntutan PPDI. Hasilnya kami laporkan ke bupati dan nantinya dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD,” tandas Winarno.
Ketua PPDI Blora, H Abdullatif menyatakan, pihaknya belum sepakat dengan sejumlah alternatif yang ditawarkan Pemkab. Dia menegaskan, jika penghasilan perangkat desa diputuskan naik, maka kenaikan itu harus diberlakukan bagi seluruh perangkat desa. “Jadi tidak dibeda-bedakan,” katanya.
»»  Baca Selanjutnya...

Dari Usulah 15 Pasar Desa ada Penundaan 4 Lokasi


Desa Merdeka – Kudus :  Dari usulan pembangunan 15 pasar desa Pemeritah Kabupaten Kudus, terdapat penundaan untuk empat usulan karena tanah yang disediakan oleh pemerintah desa setempat ternyata tidak sesuai ketentuan, di antaranya ada yang milik PT Kereta Api Indonesia, tanah pengairan, serta alasan lokasinya yang berdekatan dengan pasar lainyang tersebar.
“Anggaran yang kami usulkan untuk pembangunan 15 pasar desa serta perbaikan sejumlah pasar yang ada di Kudus sekitar Rp15 miliar,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Porwadiyono di Kudus, Selasa (14/2).
Dengan adanya penundaan empat usulan pembangunan pasar desa tersebut, katanya, dana sekitar Rp1 miliar yang rencananya untuk pembangunan keempat desa tersebut akan dialihkan untuk kegiatan lain.
Ia mengatakan, rencana pembangunan pasar desa berdasarkan atas usulan dari pihak desa, kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang seluruh kepala desa untuk meminta penjelasan terkait pengajuan pembuatan pasar desa.
Selanjutnya, kata dia, akan dilakukan survei lapangan, terkait lahan dan lokasi tanah yang akan dibangun pasar.
“Kajian dan survei ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal, terutama untuk lokasi pasar harus dipastikan tidak ada persoalan nantinya,” ujarnya.
Berdasarkan hasil kajian dan survei, akhirnya ada empat usulan pembangunan pasar desa yang ditunda karena areal tanah yang disiapkan tidak sesuai.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kudus Masan mengatakan, usulan pembangunan pasar desa dan rehabilitasi pasar di Kudus masih dibahas untuk penyesuaian anggaran dengan dinas terkait.
“Informasinya, memang ada usulan pembangunan pasar desa yang ditunda karena lokasinya berada di lahan yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia mengaku, belum bisa memastikan besarnya anggaran pembangunan pasar desa yang akan dikurangi karena masih menunggu hasil rapat dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus pekan ini.
“Rencananya, memang ada rasionalisasi anggaran, termasuk usulan pembangunan pasar,” ujarnya.
»»  Baca Selanjutnya...

Sinergi SMK Jawa dan Aceh Membuat Rajawali Lebih Hemat BBM


Desa Merdeka – Jakarta : Jika dua SMK berkolaborasi. Maka lahirlah  Mobil Esemka hemat BBM. SMK di Solo diam-diam sudah menggunakan generator gas hidrogen WaVe++SMK atau penghemat BBM dari air yang dikembangkan di SMKN 2 Langsa Aceh.
Bila sebelumnya mobil anak bangsa ini hanya mengandalkan bahan bakar minyak (BBM), kini mobil tersebut juga sudah memanfaatkan air sebagai penghemat bahan bakarnya dengan memasangkan generator hidrogen. Dengan penambahan alat generator hidrogen tersebut, konsumsi BBM SUV Esemka lebih efisien.
Hal itu diungkapkan oleh Kordinator Pembelajaran Industri Kreatif di SMKN 2 Surakarta, Dwi Budhi Martono kepada wartawan
“Esemka SMKN 5 Solo sudah pakai hidrogen. Menurut pengembang, katanya konsumsi BBM mobilnya bisa 1:20 km, tapi saya belum buktikan itu. Lain waktu kalau ada kesempatan saya mau test,” kata Toto.
Toto menjelaskan alat generator hidrogen pada Esemka 5 Solo sangat cocok untuk mesin Esemka. Mesin Esemka sudah sangat cocok untuk disematkan generator gas hidrogen. Bahkan alat tersebut bisa mendongkrak tenaga mesin Esemka. Apalagi dengan kadar oktan yang tinggi.
“Mesin jadi bertenaga. Mesin kita tidak ada masalah. Alat ini malah bisa mendongkrak tenaga dan mengefisiensikan konsumsi bahan bakar Esemka,” pungkasnya.
Selain itu Toto menegaskan alat generator hidrogen pada Esemka didapatkan dari SMKN 2 Langsa, Aceh. Alat tersebut didatangkan langsung dari Aceh sebagai salah satu mendukung perkembangan mobil anak bangsa Esemka.
“Alatnya dari SMKN 2 Langsa. Kita dipinjamkan tidak beli,” kicau Toto.
Lantas tidak sampai disitu. Jika dalam tahap uji coba alat tersebut terbukti lebih efektif, Toto dan lainnya bukan tidak mungkin menyematkan alat generator hidrogen pada setiap mobil-mobil Esemka lain.
“Jika alat tersebut benar-benar terbukti, kita akan memperbanyak alat tersebut dan memasangnya pada Esemka. Jadi mesin lebih bertenaga dan lebih hemat BBM,” tutup Toto.
»»  Baca Selanjutnya...

Pemerintah Ingin Makin Banyak Orang Desa Punya Mobil


Desa Merdeka – Jakarta : Pemerintah berniat mendorong kempemilikan mobil di desa. Dengan ”mobilisasi desa” pemerintah berharap tingkat kepemilikan kendaraan khususnya kendaraan roda empat akan makin merata, tidak hanya menyebar di kota, melainkan juga ke desa-desa.
Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan penggodokan program angkutan pedesaan secara serius “Kita ingin lakukan mobilisasi desa,” tegas Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Edi Putra Irawady di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (14/2/2012).
Saat ini sudah ada 3 pabrikan mobil nasional yang menyatakan berminat untuk ikut serta yakni PT Industri Kereta Api (Inka) dengan GEA, PT Super Gasindo Jaya dengan Tawon dan Mahator.
Paket kebijakan pun saat ini sedang digodok bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian guna mendorong para produsen mobil agar dapat menjual mobil dengan harga murah hingga penyebarannya bisa makin meluas.
Menurut Edi kebijakan ini akan dijabarkan dalam satu paket kerangka kebijakan nasional otomotif Indonesia. Di paket kebijakan itu, pemerintah akan mencoba mengangkat beban fiskal dan non fiskal yang saat ini masih menghantui para produsen mobil di Indonesia.
“Untuk pemain lokal, kita akan usahakan berbagai kemudahan selain uji emisi, uji tipe dan lain-lain,” timpal Dirjen Industri Unggul Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi.
“Kita akan terus menjaga ‘bayi’ (industri mobnas) ini agar tumbuh,” janji Budi.
Dalam paket kebijakan pemerintah nanti, Edi menjelaskan kalau pihaknya akan membantu seluruh elemen industri otomotif yang ada dari hulu hingga ke hilir.
Dari kemudahan penyediaan bahan baku seperti baja dan karet hingga ke penjualan dan pembiayaan yang akan mempermudah para pemain di industri otomotif Indonesia termasuk merek mobil nasional.
“Masalah finansial. Kredit kepemilikan, kami belum bisa dapat dengan mudah, saya berharap pemerintah bisa memberikan arahan,” kata Ketua Umum Asia Nusa Ibnu Susilo.
“Kami rasakan di Tawon, sekarang banyak peminat, tapi bermasalah di kredit kepemilikan. Memang ada yang mau beli cash, tapi jumlahnya masih sedikit, sementara kalau mau kredit, kita masih kesulitan cari bank yang mau,” timpal Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi Asia Nusa Dewa Yuniardi.
Menanggapi hal tersebut, Edi berjanji akan mencarikan solusi bagi industri mobil nasional. “Kita akan cari bersama-sama solusinya,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Industri Unggul Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan kalau ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para produsen mobil nasional mulai dari persaingan dengan merek asing hingga keterbatasan jaringan penjualan dan layanan purna jual.
Pasokan komponen hingga selera konsumen pun harus dijawab oleh para industriawan mobil nasional.
Karenanya, pemerintah menurut Budi tidak akan membiarkan pasar menggerus mobil merek lokal tersebut dan bersiap memberi sokongan seperti insentif Bea Masuk di Tanggung Pemerintah (BMDTP), skema pembiayaan melalui kredit murah dan Peraturan Menteri Keuangan No 176 tentang Insentif Investasi Baru.
Pemerintah pun menurut Budi akan coba membantu dengan melakukan pembelian pertama agar produksi mobil nasional tetap berjalan dan jaringan purna jual tercipta di daerah.
»»  Baca Selanjutnya...