BREBES, (PUSINFO PPDI, www.ppdi.or.id)
"Penunjang kontribusi stabilitas bangsa, perangkat harus di PNS-kan". Demikian yang disampaikan Prof.Dr.H.Amien Rais,MA selaku salah
satu tokoh bangsa sekaligus tokoh reformasi dan juga sebagai guru bangsa saat
memberikan tausiah politiknya dalam acara Serap Aspirasi Perangkat Desa bersama
Wakil Ketua DPR RI Ir. H.Taufik Kurniawan, MM yang dilangsungkan pada
hari ini, Rabu(22/2) di Gedung Pertemuan Eks Kawedanan Bumiayu, Brebes, Jawa
Tengah.
“Ada beberapa hal yang sesungguhnya mencolok di depan mata yang
merupakan fenomena atau kenyataan bangsa kita yang masih memprihatinkan,”kata
Amien Rais,” bangsa kita ini rupanya termasuk para pemimpinnya sepertinya lupa,
alpa atau pura-pura lupa, sebab syarat adil dan keadilan itu merupakan gelang
emas dari Republik Indonesia. Sehingga adil dan keadilan itu merupakan dua
pesan yang sangat penting yang adiluhung, penuh makna tetapi sementara ini
kehidupan kita agak jauh dari nilai-nilai itu yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pancasila.”
Amien Rais selanjutnya mengatakan bahwa sudah terjadi juga
ketidak adilan di bidang politik yang menimpa perangkat desa. Padahal para
perangkat desa ini fungsinya sudah jelas. Desa bisa stabil, desa bisa ayem dan
bisa hidup rutin karena ditopang oleh perangkat desa. “Tetapi rupa-rupanya ada
semacam penyakit mental bahkan penyakit jiwa di sebagian pemimpin kita bahwa
rakyat kecil tidak usah diurusi, yang diurusi ternyata para orang besar,
konglomerat dan lain-lain,” ujar Amien Rais melanjutkan.
Tokoh Reformasi ini juga menambahkan bahwa sesungguhnya hal ini
adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Kalau pemimpin negara punya komitmen
untuk mengangkat para perangkat desa menjadi PNS hanya membutuhkan sekitar Rp.
12 T, sedangkan APBN kita sekitar 1.400-an T sehingga tidak ada 0,1 persennya.
“Tetapi karena tidak terlatih sayang sama rakyat kecil, maka para perangkat
desa yang notabene rakyat kecil menjadi terlupakan,” ujarnya berapi-api.
Padahal, lanjut Amien, Pak SBY tinggal bilang saja ke
mendagri “Hai Gamawan Fauzi, anda seorang mendagri tolong para perangkat desa
jangan dibuat mules, demo berkali-kali. Dibuat undang-undangnya kemudian dikaji
dengan beberapa fraksi di DPR lantas langsung diketok palu, 12 T itu hanya
sedikit.”
Hanya saja, sambung Amien Rais, usaha untuk meminta hak
ini memang harus melalui proses yang panjang, tidak bisa sekali pukul. “
Dan saya akan ikut berusaha untuk lebih membantu mudah-mudahan akan terbuka
hati pemerintah kita dan DPR bahwa perangkat desa itu bagian anak bangsa yang
jelas sekali fungsional, jelas berkontribusi kepada stabilitas bangsa dan
negara mengapa tidak dijadikan PNS saja karena jelas-jelas hanya membutuhkan
sekitar seperseribu saja dari APBN kita,” kata Amien Rais sekaligus mengakhiri
tausiah singkatnya.
Piye kok kalah karo guru honorer ki.
BalasHapusGuru honorer sekali demo ke Jakarta langsung dikabulkan untuk diangkat menjadi PNS secara bertahap sampai 2014.
Ayo PPDI, Rapatkan Barisan,,,,Mari kita berbondong-bondong ke gedung DPR/MPR untuk berdemo menuntut hak-hak kita,,,,tolak RUU yang diajukan oleh Pemerintah....Ayo kita desak DPR untuk mengkaji ulang RUU agar semua harapan Perangkat Desa di seluruh Indonesia dapat diangkat menjadi PNS terkabul.
PNS...atau,,,Mati !!!
Betul bung,,,,ayo kita lanjutkan perjuangan...!!!
BalasHapusSay Now : PNS Yes...!!!