Desa Merdeka – Jakarta : Abdul Malik Haramain anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap desa dijadikan subyek pembangunan tidak seperti paradigma yang sekarang berkembang yaitu desa hanya dijadikan obyek.
Saat dihubungi wartawan Selasa (28/2)., Malik mengatakan ”Desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Jadi, desa membangun, bukan membangun desa. Dari perencanaan, pengerjaan, sampai pengawasan, desa harus berperan. Paradigma itu harus ditegakan,”
Poin krusial lain, katanya, pansus ingin memastikan kalau pembangunan benar-benar dilakukan di desa. Karenanya, harus ada dana khusus dari APBN ke desa yang pengelolaannya diserahkan musyawarah di tingkat desa.
Terkait anggran 10% APBN ke Desa seperti yang diusulkan Parade Nusantara, PKB menyatakan dukungannya. ”PKB minta 10 persen diberikan ke desa secara langsung. Jadi kira-kira Rp 120 triliun. Tapi, dana itu tida diberikan langsung. Ada mekanisme. Dana keluar ke desa kalau ada usulan pembangunan konkret,” jelas dia.
Dalam hal mekanismenya, bisa saja langsung ke pemda, pemprov, atau bisa langsung ke kementerian yang menangani itu. Dalam hal ini kementerian dalam negeri. Namun, untuk itu pengawasan harus diperkuat sehingga dapat menghilangkan penyelewengan.
Malik juga menjelaskan bahwa pansus juga ingin menegaskan posisi desa sebagai bagian dari pemerintahan.
Malik juga memperkirakan, akan ada perdebatan terkait poin akses pemberian dana langsung. Karena itu terkait keseimbangan anggaran.
0 Komentar:
Posting Komentar