Program pelayanan “Polda Jatim Satu Genggaman” yang diresmikan oleh Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo, meraih penghargaan dan tercatat dalam Museum Rekor Indonedia (MURI).
Kapolri meresmikan program ini bersama Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI H. Murdjito, dan Gubernur Jatim Soekarwo di Markas Polda Jatim, Senin, 16 Juli 2012 .
“Polda Jatim mendapat rekor MURI karena telah memprakarsai program satu desa satu polisi ini,” kata Perwakilan dari MURI, Paulus Panka. Ia berharap inovasi ini akan digunakan oleh Polda-Polda lainnya.
Program ini adalah sistem teknologi yang menyajikan pemetaan daerah yang memiliki kerawanan serta potensi geografis, sosial, ideologi, politik, budaya, ekonomi, jumlah penduduk dan kontak alamat tokoh-tokoh masyarakat di setiap desa di Jawa Timur.
Sistem ini dipimpin polisi Bintara Pembina Kamtibmas (Babin Kamtibmas) yang harus memperbarui informasi atau kejadian yang disajikan secara online di masing-masing desa. Satu polisi bertanggung jawab terhadap satu desa. Di Jawa Timur ada sebanyak 8.523 desa yang tersebar di 38 kota/Kabupaten.
“Pelayanan dan tindakan akan lebih cepat karena semua kejadian tersaji secara online dan lengkap. Tujuannya agar Jawa Timur makin kondusif,” kata Kepala Polda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Hadiatmoko.
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan program ini adalah salah satu sistem reformasi birokrasi dalam aparatur penegakan hukum. Deteksi ini, kata dia, bisa dilakukan dengan cepat dan tindakannya dalam satu komando.
Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan dengan semua data tersaji secara online, maka akan mengurangi pertemuan secara langsung. Pertemuan langsung, kata dia, secara otomatis akan mengurangi pungutan liar. “Dan yang paling penting tolak ukurnya efektivitas adalah tingkat kepuasan masyarakat,” katanya.
Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan institusi yang dipimpinnya terus mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang murah, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan (akuntabilitas).
Ia mengingatkan program ini harus terus dikontrol terus menerus sehingga data yang tersaji selalu update. Kontrol ini, kata dia, harus dilakukan komandannya dengan mau turun ke lapangan. “Kalau tidak dikontrol komandannya, maka polisi hanya tidur saja,” ujar dia.
Timur mengatakan program ini harus bersinergis dengan kepentingan pemerintah daerah. Karena itu harus ada dukungan anggaran dari daerah. “Jangan sampai minta-minta dan membebani masyarakat,” katanya
0 Komentar:
Posting Komentar