Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berencana akan memboikot pelaksanaan Pemilu 2014 jika tahun ini RUU Desa tidak disahkan pemerintah. Ancaman ini dilakukan karena sampai sekarang pemerintah belum juga mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang (UU).
”Kalau elit-elit politik di Jakarta tidak segera mengesahkan RUU Desa, sebagai jalan terakhir, kita akan boikot Pemilu,” ujar Ketua PPDI Kabupaten Batang H Karnoto.
Ribuan anggota PPDI dari Batang hadir dalam kegiatan ini. Selain itu, acara juga dihadiri Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Wabup H Soetadi SH MM, serta perwakilan PPDI dari daerah lain.
Karnoto yang juga Ketua PPDI Jawa Tengah menegaskan, jika RUU Desa tidak disahkan tahun ini, PPDI di seluruh Indonesia akan siap nglurug ke Jakarta. Pemerintah dan DPR diminta mendengarkan aspirasi perangkat desa agar RUU tersebut bisa direalisasikan menjadi UU. ”RUU Desa harus disahkan. Ini adalah usaha kita untuk mendukung kesejahteraan perangkat desa,” tegasnya.
Dewan Penasaihat PPDI Pusat H Maskur Amat menyatakan, saat ini RUU Desa sedang dibahas di Pansus DPR. Rencananya September sudah ada keputusan terkait persoalan ini. Amat mendukung RUU Desa bisa segera disahkan menjadi UU. Pasalnya, jika nanti menjadi UU, akan bisa mendorong kesejahteraan dan kejelasan status perangkat desa.
”Kita juga menginginkan harus ada pasal yang menyebutkan perangkat desa diakui sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Ini bukan persoalan gaji berapa, tapi penghargaan. Sebab selama ini perangkat yang jadi ujung tombak dan ujung tombok di masyarakat,” tandasnya.
Bupati Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, dirinya akan berusaha memperjuangkan nasib perangkat desa di Batang. Bupati juga bangga PPDI Kabupaten Batang bisa kompak dalam menjalankan organisasi. ”Kalau saya melihat PPDI seperti ini, maka PPDI bisa mengejar apapun. Termasuk ada anggota DPR dari PPDI sendiri,” katanya.
PPDI MOJOKERTO - JAWA TIMUR SIAP MENDUKUNG GERAKAN PPDI PUSAT DEMI KEBERHASILAN PERJUANGAN PPDI. BOIKOT PEMILU BILA UU TIDAK DISAHKAN, BEBASKAN PAJAK BILA PERANGKAT PNS TIDAK JADI. MARI KITA KOMPAK SATU MOGOK SEMUA MOGOK.
BalasHapusINTIP TERUS SIAPA YANG MENGHADANG PERJUANGAN PPDI MARI KITA TENDANG DAN SIAPA YANG MENDUKUNG PERJUANGAN PPDI MARI KITA SAYANG, HATI-HATI TEMAN DISANA SINI BANYAK LAWAN DAN TEMAN.
BalasHapusPPDI TUBAN Siap Untuk Mendukung PPDI PUSAT untuk berjuang agar seluruh perangkat desa di Indonesia diangkat menjadi PNS.
BalasHapusMari kita bersatu, berjuang dan berorasi menyuarakan suara kita. PNS Yes...PPDI Jaya...!!!
Tugas yang diemban perangkat desa jauh lebih berat daripada tugas seorang guru. Perangkat Desa harus standby 24 jam kerjanya,,,,tidak hanya sebatas jam kerja.
Dan jika ada masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat, perangkat desa juga yang menjadi orang pertama yang harus mendamaikannya.
Kalau kita hanya bergantung dari gaji APBD saja akan sulit bagi perangkat desa untuk mensejahterakan keluarganya, karena tanah bengkok sendiri tiap desa tidak sama....bahkan, ada desa yang tidak punya tanah kas desa {tanah bengkok}, perangkatnya hanya bergantung pada tunjangan tiap bulan yang belum pasti keluar tanggal muda.
Selain itu kesejahteraan kesehatan juga tidak ada, paling tidak perangkat desa punya kartu askes untuk berobat dan tergabung dalam jamkesmas agar keselamatannya terjamin.