Jaga Netralitas PPDI

Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan ( devision of powers principle) merupakan fungsi ketatatanegaraan yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif dan legislatif, sehingga ketika PPDI ingin mendapat dukungan yang lebih luas maka harus melakukan lobi – lobi pada penentu kebijakan yang tidak salah arah,” kata Ubaidi Rosyidi SH Ketua Umum PP PPDI.

Mengenai regulasi politik yang berada di tangan para wakil kita yang berada di Senayan sebagai eksekutor untuk mengesahkan Undang – Undang, lanjut Ubaidi, tentu eksekutor ini ada di sembilan fraksi DPR RI.

“PPDI harus bijak melakukan lobi – lobi politik agar tidak ada ketersinggungan antar fraksi karena semua fraksi yang ada di Senayan diharapkan dapat mendukung program PPDI. Semua Fraksi diharapkan dapat mendukung langkah PPDI tanpa terkecuali baik Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. Disamping itu unsur – unsur pimpinan DPR RI, unsur Komisi I, Komisi II, Komisi IX dan yang tidak kalah pentingnya adalah unsur Pansus Undang – Undang Desa,” lanjutnya lagi.

Selain itu, papar Ubaidi yang akrab dipanggil Pak Ubed ini, sambil untuk selalu menjaga kesolidan di tubuh PPDI, kita juga harus  membuat kajian akademik tentang Undang – Undang Desa, menyandingkan Daftar Isian Masalah (DIM) tandingan, melakukan lobi – lobi dengan organisasi lain yang identik dengan organisasi desa, dengan para pakar hukum ketatanegaraan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menganalisis Undang – Undang tentang Desa, dan dengan OK, LSM dan praktisi hukum yang disinyalir ikut mewarnai dalam penyandingan DIM serta tak lupa juga merangkul semua Pembina PPDI Pusat untuk saling bahu membahu mewujudkan paradigma baru.

Sebagai orang yang dituakan dalam organisasi PPDI, kata Pak Ubed lagi,  saya menghimbau kepada semua komponen PPDI agar tidak kontradiktif dengan kewenangan masing – masing.  “Atas nama Ketua Umum PP PPDI dan jajaran pengurus serta Tim Lobi Pusat agar setiap fungsi di tingkatan organisasi PPDI bisa memahami  AD/ART yang ada,”harapnya.

Jalankan organisasi dengan penuh tanggungjawab di masing – masing tingkatan, lanjut dia, jangan sekedar suka dan tidak suka menjadi kristalnya persoalan sehingga ketika PP PPDI akan mengadakan rapat kerja nasional sebagaI salah satu implementasi penyampaian program PPDI Pusat sudah terjustifikasi oleh penilaian yang tidak benar.

“Banyak berita yang mendiskreditkan dan memojokkan PP PPDI maupun personal PP PPDI yang terkesan bahwa PP PPDI tidak amanah,” jelas Ubaidi. Pertemuan demi pertemuan, sambung dia, hanya digulirkan untuk membusukkan pengurus pusat PPDI dan bahkan isu – isu tentang Munaslub pada kepemimpinan saya menjadi bahan perbincangan, hingga sempat terdengar secara nasional bahkan beberapa anggota DPR RI yang kenal sempat menanyakan isu tersebut.

“Atas nama ketua umum PPDI serta pengurus PPDI lainnya maka saya berharap semua komponen PPDI harus bersatu padu untuk mengisyaratkan perjuangan PPDI,” kata dia. Isyarat tersebut, menurutnya antara lain, jauhkan kepentingan pribadi diatas kepentingan amanat, kawal RUU tentang desa sampai pada subtansial yang benar, solidkan barisan dalam perjuangan, rangkul semua pihak yang dapat membantu perjuangan PPDI, jadikan alur perjuangan sesuai dengan visi, misi dan tujuan kemaslahatan.

“Tak kalah pentingnya adalah harus selalu menjaga netralitas dan jarak yang sama dengan partai politik manapun,” tegas Ubaidi. “ Selain itu agar kita selalu meminta petunjuk kepada Tuhan YME,” sambung dia lagi.

Selanjutnya Ubaidi Rosyidi juga menghimbau agar jangan melakukan demo besar – besaran tanpa sepengetahuan PP PPDI karena hal itu dapat berpotensi ketidakefektifan. “PP PPDI sudah merancang audensi besar – besaran di saat situasi yang harus bertindak. PP PPDI sudah memiliki jadwal komplit tentang agenda kegiatan pansus sehingga kapan akan melakukan demo sudah terancang dengan baik,” ujarnya.

Sesuai hasil kesepakatan yang dilakukan oleh bagian tertentu yang mengatasnamakan tim lobi baru yang diketuai oleh H. Karnoto dan Sekretaris Mujito, pinta Ubaidi,  sebaiknya dikomunikasikan pada tim nasional agar tidak terjadi kesalahpahaman di hadapan penentu kebijakan, karena tim nasional sudah melakukan tahapan lobi pada semua lini fraksi dan partai yang ada di Senayan sehingga yang dibutuhkan adalah kemantapan melobi yang terus menerus.

“Jika berjalan sendiri – sendiri justru terkesan PPDI pecah dan akan berimbas pada hasil perjuangan. Mundurnya acara rakernas saja sudah menimbulkan efek negatif bagi para penentu kebijakan karena rakernas di gelar atas masukan para penentu kebijakan dan pansus untuk diambil subtansial dalam Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ),” jelas Ubaidi Rosyidi.

Bagi saya pribadi, kata Ubaidi, justru yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan perjuangan agar predikat diskriminasi dan termarginalkan dapat lepas dari perangkat desa, lepaskan semua kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar yaitu menyongsong Undang-Undang Tentang Desa.

“Kepentingan yang ada hanyalah bagaimana desa diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia, rakyat desa terbangun infrastruktur ekonominya dan perangkat desa dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mari kita mencoba berjuang bersama dengan Tim Nasional dan Pusinfo yang selalu berada di garis terdepan dengan penuh kesederhanaan tanpa kenal lelah meskipun rintangan selalu datang silih berganti,” ajak Ubaidi Rosyidi penuh harap.