Usai sidang dari Badan Anggaran
(Banggar) dan Pemandangan Umum (PU) fraksi- fraksi tentang pembahasan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2013, Senin (10/12/2012). Bupati dan Wakil Bupati Tuban dicegat puluhan
Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah menanti diluar ruang paripurna DPRD
Tuban sejak acara dimulai.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein
kepada para GTT didepan pintu ruang Paripura DPRD Tuban mengatakan
pihaknya belum dapat memastikan jumlah tunjangan. “kita masih menghitung
APBD kita, karena kita juga memiliki program lain yang harus
dijalankan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Forum Tenaga
Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), Bambang S saat dikonfirmasi
kembali mendesak kepada Pemkab Tuban untuk memberikan perhatian.
“Minimal kani diperhatikan terkait tunjangan ini. Ada yang 1 bulan hanya
Rp. 50 ribu, ada juga yang tunjangannya itu sesuai waktu mengajar
seperti Rp. 15 ribu per-jam. Hal ini sangat tidak wajar bagi kami,
sehingga keputusan diharapkan berpihak pada kami, ” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, Fathul Huda
dalam membacakan jawaban pemerintah Kabupaten Tuban dalam paripurna
juga belum dapat memberikan kepastian akan memenuhi tuntutan GTT.
“secara berkala akan kami evaluasi tingkat kelayakan intensif GTT/PTT.
Dan tentunya juga kesiapan/kecukupan anggaran serta mengacu pada
ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Bupati Tuban.
Jawaban Bupati ini atas pertanyaan dan
usulan sejumlah Fraksi dalam pandangan umum paripurna sebelumnya yang
menyampaikan agar GTT dinaikkan tunjanganya, atau honornya disesuaikan
UMK Tuban. Yakni Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi
Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Gerindra.
0 Komentar:
Posting Komentar