Jakarta - Dinyatakan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
(F PKB) DPR RI, bahwa hingga kini pihaknya masih terus akan mendorong
agar perangkat desa dapat dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun,
sayangnya upaya tersebut hingga saat ini pula belum mendapatkan respon
dari pihak pemerintah. “Untuk perangkat desa sampai hari ini pemerintah belum mau
mengakomodasi,” ungkap Marwan dalam saat acara launching buku “Laporan
Kinerja Tahun Fraksi PKB DPR 2011″ di Jakarta, Selasa (31/1).
Dikatakan oleh Marwan, Sudah sejak dua pekan ini, dirinya telah
banyak menerima SMS dari berbagai perangkat desa yang rata – rata
menuntut untuk dijadikan PNS. Marwan berpendapat, terkait dengan
tuntutan tersebut, sebenarnya karena adanya rasa cemburu dari perangkat
desa yang dipicu karena adanya pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes)
yang kini telah dijadikan sebagai PNS.
“PKB mendorong mereka jadi PNS. Sekdes sudah menjadi PNS. Muncul
kecemburuan sekdes sudah jadi PNS, perangkat desa juga minta jadi PNS,”
ungkapnya.
Selain SMS tuntutan dijadikannya PNS, juga ada SMS yang menuntut agar
desa dapat dibiayai oleh APBN yang juga diminta oleh para kepala desa
tersebut.
“Mereka menuntut supaya desa dibiayai APBN. APBN 10 persen terintegasi di desa sudah diusulkan,” katanya.
Marwan melanjutkan, sangat berat apabila desa menuntut 10 persen APBN
untuk desa. Marwan juga mencontohkan, hingga kini saja APBN sudah 20
persen yang harus dialokasikan untuk pendidikan. “Kalau diambil lagi 10 persen dari Rp1.300 triliun, itu sudah habis.
Hampir Rp400 triliun sudah diambil pendidikan. Kita integrasikan antara
APBN dan APBD provinsi kabupaten kota. Itu ide dasar mengenai kita
memerjuangkan desa itu,” katanya.
0 Komentar:
Posting Komentar