SURABAYA – Program E-KTP yang ditargetkan selesai akhir 2012 harus dapat dipakai sebagai dasar penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 mendatang. Jika tidak, program E-KTP dinilai sia-sia.
Anggota KPU Jatim Nadjib Hamid berharap data DPT ditetapkan berdasarkan hasil e-KTP. Agar peluang keberadaan pemilih ganda dapat diminimalisir. ”Kalau e-KTP tidak dipakai untuk DPT,maka program e-KTP sia-sia,” ujarnya kemarin. Dia memperkirakan, pelaksanaan Pilgub Jatim pada bulan September atau Oktober 2013. Dengan demikian, diperkirakan penetapan DPT sudah dilakukan pada awal tahun 2013. Jika e-KTP Jatim rampung sebelum penetapan DPT oleh KPU Jatim, maka kemungkinan besar DPT Pilgub memakai hasil e-KTP sebagai basis datanya.
Namun jika penetapan DPT dilakukan sebelum e-KTP rampung, maka kemungkinan besar DPT ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang tercatat di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Jawa Timur. Untuk Pilgub 2013 mendatang, pihaknya berharap hasil e-KTP dijadikan sebagai dasar penetapan DPT.Agar amburadulnya DPT tidak terjadi dalam Pilgub Jatim kali ini. ”Semoga tidak seperti Pilgub DKI Jakarta yang DPT-nya bermasalah. Kami ingin Pilgub Jatim berjalan lancar dan sukses,” tandas pria asal Lamongan ini.
Terpisah,Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Suprayitno mengatakan masih belum dapat memastikan apakah DPT Pilgub 2013 akan menggunakan hasil e-KTP atau tidak. Untuk memastikannya, harus ada pembahasan terlebih dahulu antara Pemprov Jatim, DPRD Jatim, dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jatim sebagai pihak penyelanggara. ”Nanti akan kami bahas bersama dulu. Kami juga belum tahu, kapan KPU Jatim akan memulai tahapan Pilgub,”kata dia.
Suprayitno mengatakan, ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan program e-KTP. Namun, sampai saat ini masih belum ada satupun yang melaporkan hasilnya.” Kami masih belum menerima laporan hasil e-KTP,” tandasnya. Untuk seluruh Jatim yang terdiri dari 38 kabupaten/kota, ditargetkan program e-KTP selesai pada akhir tahun 2012 ini.Namun kemungkinan molor masih ada karena sejumlah kendala. ”Ada beberapa kabupaten/ kota yang kekurangan mesin. Sekarang saja kami fasilitasi peminjaman 14 unit mesin e-KTP dari Kota Surabaya untuk Lumajang dan Jember,” terangnya.
Sementara itu,dalam Koordinasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Program e-KTP yang digelar April lalu di Gedung Negara Grahadi,Kementerian Dalam Negeri mencatat minimnya pencapaian target di dua kabupaten di Madura,yakni Sampang dan Pamekasan. Meski sudah menyatakan selesai, namun program e-KTP di Sampang hanya terealisasi 55,59% dan Pamekasan hanya 86,87% saja.
”Tapi kami mengakui data kami akurasinya masih diragukan,” akunya. Selain itu, ada juga yang justru over target seperti Kota Blitar 100,88%,Kota Pasuruan 102,32%, Kota Mojokerto 101,19%.
0 Komentar:
Posting Komentar