Usulan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Syamsudi untuk merelokasi lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jatim ke wilayah kepulauan mendapat tentangan keras anggota DPRD Jatim, khususnya dari Pulau Madura.
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura Malik Effendi menilai, usulan tersebut tidak bermoral. Terlebih lagi jika relokasi dilakukan di ke Pulau Kangean. Malik mengatakan, Dirjen Rehabilitasi Sosial Syamsudi tidak memahami kultur masyarakat Jatim, khususnya Madura.
”Saya berani bicara atas nama masyarakat Madura karena saya dari dapil Madura. Masyarakat Madura akan menentang usulan tersebut,” tandas Malik.
Polisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, relokasi tempat prostitusi secara tidak langsung melegalkan prostitusi. Sementara Jatim sendiri secara berlahan terus melakukan upaya pemberantasan prostitusi. Tidak hanya itu, dikhawatirkan jika terjadi relokasi lokalisasi maka juga akan ada lokasi perjudian dan lainnya. Anggota DPRD Jatim dari Madura lainnya Badrut Tamam juga menentang keras relokasi tersebut, terlebih lagi jika ditujukan ke kawasan Madura.
”Madura sebagai kesatuan integral dari Jatim yang memiliki nilai nilai sosiologi yang khas dan meletakkan Islam sebagai spirit hidup, pasti akan menolak jika relokasi dilakukan di kawasan Kangean,” ujarnya.
Bahkan dia juga mengancam, PKB bersama dengan para kiai akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak relokasi lokalisasi ke kawasan Madura.
Badrut juga menyatakan siap mundur dari anggota DPRD Jatim jika relokasi lokalisasi benar-benar dilakukan di kawasan Madura atau Pulau Kangean.”Saya akan terus berjuang supaya Madura tetap sebagai pulau yang Islami dan jauh dari tempat perzinaan dan kemaksiatan,” tegasnya.
Sebelumnya, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Syamsudi mengusulkan relokasi lokalisasi ke kawasan kepulauan.
Namun dia tidak menyebutkan pulau maka yang akan digunakan sebagai relokasi. Usulan tersebut disampaikan setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi.
Meski demikian, Syamsudi menandaskan untuk mengatasi masalah lokalisasi ini tidak bisa hanya melihat dari atas. Artinya dari kalangan pejabat pemerintahan saja. Melainkan juga harus melibatkan unsur lain seperti pelaku PSK sendiri, tokoh masyarakat dan agama, perguruan tinggi,pemerintah daerah dan yang lainnya.
Gubernur Jatim Soekarwo sendiri juga tidak setuju dengan adanya usulan relokasi tersebut. Menurutnya, langkah yang tepat dilakukan adalah dengan melihat masalah yang terjadi sebenarnya, kemudian mencarikan solusi yang tepat.
0 Komentar:
Posting Komentar