Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pemerintah yang akan meneruskan pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan juga pensiunan. Namun, kebijakan itu juga harus diikuti dengan perubahan status perangkat desa.
“Kami apresiasi kebijakan pemerintah meneruskan gaji ke-13. Tapi di sisi lain ada ketimpangan antara sesama aparatur negara. Perangkat desa sejatinya adalah ujung tombak pembangunan negara, namun mereka nasibnya tak seperti PNS,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra Sadar Subagyo dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/5).
“Proses seleksi perangkat desa juga sama dengan PNS. Tapi perangkat desa tidak memiliki gaji tetap, tidak memiliki tunjangan kesehatan dan hari tua. Perangkat desa adalah faktor kunci dalam meraih kesuksesan pembangunan. Kami Gerindra mengusulkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2013 perangkat desa diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau minimal statusnya sama,” ujarnya.
Usulan Lainnya
Sadar juga mengusulkan kepada pemerintah untuk terus memaksimalkan BUMN sebagai motor penggerak pembangunan menjadi perusahaan kelas dunia yang andal. BUMN harus diberi ruang tumbuh yang maksimal.
“Pendapatan BUMN harus lebih diutamakan dari kewajibanya sebagai pembayar pajak, bukan sebagai pemberi deviden. Kami mengusulkan agar pemerintah meninjau ulang menarik dividen dari BUMN, khususnya BUMN perbankan dan BUMN yang mampu tumbuh dan bersaing bebas di pasar dunia,” sarannya.
Anggota Komisi XI ini menambahkan, sudah selayaknya RAPBN 2013 mencantumkan indikator-indikator untuk kesejahteraan rakyat. Gerindra meminta dicantumkan indeks penyerapan tenaga kerja untuk satu persen pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan sekurang-kurangnya 600 ribu lapangan kerja baru.
“Juga indeks program kemiskinan. Jika pertumbuhan itu berkulitas maka setiap satu persen pertumbuhan ekonomi harus mampu mengurangi angka kemiskinan minimal 600 ribu,” katanya.
Gerindra, kata Sadar, juga mengapresiasi dimasukkannya lifting gas 1.290 sampai 1.360 ribu barel setara minyak. Ini dianggap sebagai target yang sangat opimistis. “Saya juga megapresiasi dalam RAPBN 2013 ini pemerintah mencantumkan target lifting gas ke dalam asusmsi ekonomi makro untuk mengimbangi potensi penurunan sumber daya alam dari minyak. Namun, Gerindra meminta klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah mengapa baru mencantumkan lifting gas pada 2013 ini. Bagaimana konversinya ke dalam penerimaan negara dan apa implikasinya dalam penyediaan energi nasional,” ujarnya.
0 Komentar:
Posting Komentar