Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (P-Golkar) Kabupaten Tuban mulai menunjukkan gejala bakal munculnya “sedikit” gejolak. Sumber terpercaya di jajaran pengurus DPD partai peninggalan Orde Baru ini menyebutkan, sejumlah Pimpinan Kecamatan (Pimcat) sudah bersepakat untuk mengusulkan Ketua Umum DPD P-Golkar Kabupaten Tuban, Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widyastuti, M.Si, di-Plt-kan, alias diberhentikan. Alasannya, sejak suaminya, H. Ali Hasan, berpulang ke Rahmatullah pasca kekalahan Haeny Relawati pada Pemilukada Bupati 2011 lalu, mantan Bupati Tuban dua periode tersebut tidak lagi aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pimpinan Partai.
“Sudah ada lima Pimcat yang menandatangani Surat Usulan Pemberhentian Bu Haeny. Berikutnya akan segera menyusul Pimcat-pimcat yang lain,” sebut sumber yang enggan dipublikasikan identitasnya itu. Sumber tersebut juga enggan menyebut Pimcat mana saja yang sudah menanda-tangani surat usulan itu. Masih rahasia, dalihnya.
Sumber tersebut juga mengklaim usulan tersebut telah mendapat respon positif dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, lantaran realitanya Haeny Relawati memang sudah tak memiliki waktu banyak untuk mengurus parpol. Saat ini mantan istri mendiang pengusaha ternama di Tuban itu lebih fokus mengurus keluarga.
Issue yang beredar, Kristiawan yang saat ini masih duduk di kursi Ketua DPRD Tuban yang bakal diajukan sebagai penerus kepemimpinan Haeny Relawati di Parpol berlambang pohon beringin itu, dengan status jabatan sebagai Pejabat Ketua Umum Sementara (Plt), sampai dengan Musyawarah DPD digelar. Kristiawan menurut beberapa sumber di DPD dan Pimcat, dipandang satu-satunya sosok yang paling pantas mengemban amanah memimpin P-Gokar DPD Kabupaten Tuban.
“Beliau sudah punya pengalaman politik lumayan bagus, terbukti sampai sekarang masih menjabat Ketua DPRD. Beliau juga yang maju sebagai Wakil Partai Golkar dalam Pemilukada kemarin. Jadi sudah pas kalau beliau yang meneruskan kebijakan-kebijakan Bu Haeny untuk Golkar,” kata sumber tersebut.
Namun Kristiawan sendiri mengaku belum tahu masalah tersebut saat dihubungi sosialnews.com, Jum’at (7/9). Menurutnya, Pimcat memang memiliki hak untuk mengajukan usulan penggantian pimpinan DPD, tetapi hal itu tetap menunggu keputusan masyawarah Pimpinan DPD. Ia berharap pengurus maupun kader Golkar tidak terburu-buru mengambil sikap, sebab dikhawatirkan membuahkan hasil yang kurang baik bagi kelangsungan Partai.
Disinggung kesiapannya meneruskan kepemimpinan Haeny Relawati, Kristiawan mengatakan, sebagai seorang kader, dirinya memang harus selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab apapun untuk membesarkan partai. “Kader Golkar tidak boleh menolak tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan padanya,” jawab alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar ini.
Beberapa pengurus DPD dan Pimcat juga mengaku belum mengetahui persis masalah rencana penghentian Haeny Relawati dari jabatan Ketua Umum DPD. M. Musa, S.Ag, Ketua Pimpinan Kecamatan Semanding mengatakan, desas-desus itu memang sudah lama berhembus di kalangan pengurus DPD, Pimcat dan kader-kader Partai Golkar. Tetapi menurutnya, lebih baik masalah tersebut dibicarakan terlebih dahulu dalam Musyawarah Pimpinan DPD. “Saya harap ya nggak ada yang berjalan sendiri-sendiri, karena itu akan menimbulkan preseden buruk bagi Partai Golkar ke depan,” kata M. Musa.
Gejolak di tubuh partai pohon beringin ini nampaknya tidak sebatas upaya peralihan jabatan Ketua Umum DPD, tetapi juga merambah ke seluruh jabatan pengurus struktural lainnya. M. Musa yang kini duduk di Komisi C DPRD Tuban mengakui adanya issue yang berkembang bahwa ada sebagian kecil kader Partai Golkar yang menghendaki perombakan total struktur kepengurusan DPD. Sepengetahuan M. Musa, issue itu beralasan demi kepentingan peremajaan dan penyehatan DPD Kabupaten Tuban. ” Menurut pihak itu, Partai Golkar tidak memiliki kekuatan karena dikuasi kader-kader tua. Makanya perlu diremajakan,” kata M.Musa.
0 Komentar:
Posting Komentar