Desa Merdeka – PPDI Blora : Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Blora mengancam akan melakukan demonstrasi, mengingat hingga kini tuntutan mereka yakni perbaikan kesejahteraan melalui kenaikan tunjangan kurang hasil, belum direalisasikan Pemkab Blora. Pemkab malah menawarkan sejumlah alternatif perbaikan kesejahteraan namun ditentang sejumlah pengurus PPDI.
“Kami akan berjuang hingga titik darah penghabisan sehingga tuntutan kami direalisasikan Pemkab. Jika perlu demo, kami akan demo,” ujar Ketua PPDI Blora, H Abdullatif, Rabu (15/2).
Hanya, dia menegaskan, selagi masih ada waktu sebelum APBD 2012 ditetapkan dan jalan musyawarah bisa ditempuh, pihaknya akan memilih permufakatan dengan Pemkab. “DPRD tidak keberatan jika kesejahteraan kami dinaikkan, tapi kok Pemkab masih mikir-mikir,” tandasnya.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Blora, H Winarno menjelaskan, dalam pertemuan dengan pengurus PPDI Blora di DPRD, belum lama ini, pihaknya menawarkan sejumlah alternatif. Di antaranya kenaikan tunjungan kurang hasil hanya diberikan kepada perangkat desa yang tidak mempunyai tanah bengkok, atau memiliki tanah bengkok yang luasnya di bawah satu hektare.
Kenaikan ditawarkan sebesar Rp 200 ribu. Sementara untuk perangkat desa yang memiliki tanah bengkok di atas satu hektare tidak diberikan kenaikan tunjangan. Namun, Winarno menegaskan, tawaran itu belum menjadi keputusan dan PPDI belum sepakat dengan tawaran tersebut.
“Kami menyiapkan itung-itungan untuk menyikapi tuntutan PPDI. Hasilnya kami laporkan ke bupati dan nantinya dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD,” tandas Winarno.
Ketua PPDI Blora, H Abdullatif menyatakan, pihaknya belum sepakat dengan sejumlah alternatif yang ditawarkan Pemkab. Dia menegaskan, jika penghasilan perangkat desa diputuskan naik, maka kenaikan itu harus diberlakukan bagi seluruh perangkat desa. “Jadi tidak dibeda-bedakan,” katanya.
0 Komentar:
Posting Komentar