Kwik Kian Gie : Utang Indonesia Rp 1.800 Triliun Hasil Nipu

Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie mengatakan pemerintah bakal sulit menyelesaikan jumlah utang Indonesia yang sudah menembus Rp 1.800 triliun. Menurutnya utang-utang ini penipuan luar biasa. Kenapa?

"Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu," kata Kwik.

Hal ini disampaikan Kwik usai sebuah dialog ekonomi di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Dikatakan Kwik, jumlah utang pemerintah yang tembus Rp 1.800 triliun ini sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya.

"Ini bukan bahaya lagi karena sumber daya mineral di perut bumi dihabiskan oleh mereka elit-elit pemerintah. Sudah kayak gini sulit (solusinya). Saya nggak tahu harus bagaimana," tegas Kwik.

Sebelumnya, Presiden SBY mengakui jumlah nominal utang pemerintah Indonesia naik menjadi Rp 1.816 triliun di 2011 lalu. Namun rasionya turun bahkan sangat rendah dibandingkan negara-negara maju di Eropa dan Asia.

Total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2011 mencapai Rp 1.803,49 triliun atau naik Rp 126,64 triliun dalam setahun dibandingkan 2010 yang mencapai Rp 1.676,85 triliun.

»»  Baca Selanjutnya...

Mau Tahu Jumlah Utang Indonesia?

Pemerintah mencatatkan kenaikan utang hingga Rp 447,58 triliun dalam 5 tahun terakhir. Utang pemerintah per Januari 2012 mencapai Rp 1.837,39 triliun.

Berdasarkan data yang dikutip dari sirus resmi Direktorat Jendral Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Sabtu (25/2/2012), utang pemerintah per Januari 2012 telah meningkat Rp33,9 triliun (US$204,15 miliar) dari tahun 2011 yang sebesar Rp1.803,49 triliun.

Secara terperinci utang pemerintah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Denominasi rupiah Rp1.004,04 triliun atau 54,6% dari total utang pemerintah. Sementara dari SBN denominasi valuta asing (valas) tercatat sebesar Rp210,1 triliun atau 11,4% dari total utang pemerintah.

Selain itu, pemerintah mencatatkan pinjaman dalam denominasi rupiah sebesar Rp1,04 triliun atau 0,1% dari total utang pemerintah dan pinjaman denominasi valas sebesar Rp622,2 triliun atau 33,9% dari total utang pemerintah.

Adapun perkembangan utang pemerintah dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2007 pemerintah mencatatkan utang sebesar Rp1.389,41 triliun, tahun 2008 utang pemerintah bertambah menjadi Rp1.636,74 triliun, tahun 2009 utang pemerintah mengalami penurunan ke Rp1.590,66 triliun, tahun 2010 kembali meningkat menjadi Rp1.676,85 triliun, dan tahun 2011 menjadi Rp1.803,49 triliun.

Sedangkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) per Januari 2012 mencapai Rp28,048 triliun atau 20,84% dari target APBN 2012 yang sebesar Rp134,596 triliun.

Realisasi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang sebesar Rp36,53 triliun atau 14,34% dari target penerbitan surat utang tahun 2011 yang sebesar Rp254,825 triliun.

»»  Baca Selanjutnya...

Presiden dan Ibu Negara jalani proses E-KTP

Dalam proses yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Puri Cikeas, Bogor itu, selain memasukkan data pribadi, Presiden dan Ibu Negara juga memasukkan data sidik jari dan retina mata melalui peralatan yang disiapkan.

Saat menjalani proses tersebut, Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Data sidik jari yang dimasukkan adalah empat jari tangan kiri dan tangan kanan kemudian ibu jari kiri dan kanan.

Kemudian dilakukan pemasukan data retina mata kiri dan kanan pada semacam alat mirip teropong. Selain Presiden dan Ibu Negara, juga memasukkan data untuk keperluan KTP elektronik Edhie Baskoro Yudhoyono dan istrinya Aliya.

Mendagri Gamawan Fauzi dalam paparannya menjelaskan proses pembuatan KTP Elektronik sudah mulai dirintis sejak 2010.

"Pada 2010 sesuai amanat undang-undang sudah dilakukan verifikasi data selesai pada akhir 2010. Pada 2011 proses nomor induk kependudukan selesai dan pada Oktober-November 2011 mulai dilakukan perekaman data," kata Gamawan.

Ditambahkannya hingga akhir 2011 telah terekam 47 juta data penduduk dari 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang pada tahap awal menjalani proses pemasukan data KTP elektronik.

Pada 2012 ditargetkan 300 kabupaten/kota akan menjalani proses perekaman data elektronik KTP dengan target 172 juta warga pada akhir 2012.

"Saya sudah minta Menteri BUMN untuk percepat alat, target kita kita perlu 400.000 perekaman per hari, tahun lalu kita lakukan 197 kabupaten/kota, tahun ini target 300 kabupaten/kota," kata Mendagri.

Gamawan mengatakan untuk 2012, Kabupaten Bogor masuk dalam salah satu kabupaten yang menjalani proses perekaman data elektronik KTP dan Presiden beserta keluarga menjadi warga pertama di Kabupaten Bogor yang menjalani proses pemasukkan data.

"Tahun ini bapak yang pertama di kecamatan ini, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor berpenduduk 4,8 juta dengan 3,4 juta jiwa yang wajib KTP. Untuk Gunung Putri sendiri wajib KTP ada 292.000 jiwa," paparnya.

Baik Presiden, Ibu Negara, Edhie Baskoro maupun Aliya masing-masing memerlukan waktu 10 menit untuk memasukkan data, memverifikasi data, memasukkan sample tanda tangan, memasukkan data sidik jari dan memindai retina.

»»  Baca Selanjutnya...

Wakil Ketua DPR RI : Komitmen Kami Dengan PPDI Tidak Usah Diragukan Lagi

BREBES (PUSINFO PPDI - www.ppdi.or.id)

“Komitmen saya dengan PPDI tidak usah diragukan lagi. Saya teken kontrak politik sudah dua kali, yang pertama di Semarang, yang kedua di Gedung DPR RI. Kalau perlu cap jempol darahpun saya siap,” kata Wakil Ketua DPR RI Ir.H.Taufik Kurniawan, MM dalam penyelenggaraan acara yang bertajuk Serap Aspirasi Perangkat Desa yang dilangsungkan di Gedung Pertemuan Eks Kawedanan Bumiayu, Brebes Jawa Tengah, Rabu (22/2) kemarin.

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 600 orang perangkat desa dari berbagai daerah seperti dari Kab. Batang, Tegal, Pemalang, Brebes, Banyumas, Purbalingga dan Kebumen tersebut Taufik juga menegaskan bahwa sekarang ini sudah lengkap, bahwa dari kami sudah berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan bagaimana perangkat desa bisa terinspirasi untuk proses pembangunan ke depan.

“Kalau hanya berjuang untuk menjadi pegawai negeri sipil itu hanya sesuatu hal yang sangat sepele. Tujuan yang lebih besar kita hanya mengharapkan adanya apresiasi dari pemerintah terhadap kerja keras perangkat desa dalam segala proses pemerintahan,” ucap Taufik memberi semangat.

Ke depan, lanjut Taufik, dimohon agar kita dapat selalu menyatukan dan merapatkan barisan bersama-sama. Saat ini RUU Desa dibawa ke pansus besar yang prosesnya nanti akan bertambah panjang, karena seharusnya hal ini cukup selesai di tingkat komisi.” Oleh karena itu terlepas dari apapun, perjuangan ini harus tetap kita lakukan bersama-sama dengan  harapan  dapat terwujud,” pinta Taufik.

“Sudah saatnya para perangkat desa dapat membuktikan bahwa kita bisa memimpin bangsa dan negara ini, dan kami akan selalu siap bersama para perangkat desa untuk mendukung agar perjuangan ini dapat terwujud,” pungkas Taufik.

»»  Baca Selanjutnya...

Amien Rais : Penunjang Kontribusi Stabilitas Bangsa, Perangkat Desa Harus Di-PNS-kan

BREBES, (PUSINFO PPDI, www.ppdi.or.id)

"Penunjang kontribusi stabilitas bangsa, perangkat harus di PNS-kan". Demikian yang disampaikan Prof.Dr.H.Amien Rais,MA selaku salah satu tokoh bangsa sekaligus tokoh reformasi dan juga sebagai guru bangsa saat memberikan tausiah politiknya dalam acara Serap Aspirasi Perangkat Desa bersama Wakil Ketua DPR RI  Ir. H.Taufik Kurniawan, MM yang dilangsungkan pada hari ini, Rabu(22/2) di Gedung Pertemuan Eks Kawedanan Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah.

“Ada beberapa hal yang sesungguhnya mencolok di depan mata yang merupakan fenomena atau kenyataan bangsa kita yang masih memprihatinkan,”kata Amien Rais,” bangsa kita ini rupanya termasuk para pemimpinnya sepertinya lupa, alpa atau pura-pura lupa, sebab syarat adil dan keadilan itu merupakan gelang emas dari Republik Indonesia. Sehingga adil dan keadilan itu merupakan dua pesan yang sangat penting yang adiluhung, penuh makna tetapi sementara ini kehidupan kita agak jauh dari nilai-nilai itu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pancasila.”

Amien Rais selanjutnya mengatakan bahwa sudah terjadi juga ketidak adilan di bidang politik yang menimpa perangkat desa. Padahal para perangkat desa ini fungsinya sudah jelas. Desa bisa stabil, desa bisa ayem dan bisa hidup rutin karena ditopang oleh perangkat desa. “Tetapi rupa-rupanya ada semacam penyakit mental bahkan penyakit jiwa di sebagian pemimpin kita bahwa rakyat kecil tidak usah diurusi, yang diurusi ternyata para orang besar, konglomerat dan lain-lain,” ujar Amien Rais melanjutkan.

Tokoh Reformasi ini juga menambahkan bahwa sesungguhnya hal ini adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Kalau pemimpin negara punya komitmen untuk mengangkat para perangkat desa menjadi PNS hanya membutuhkan sekitar Rp. 12 T, sedangkan APBN kita sekitar 1.400-an T sehingga tidak ada 0,1 persennya. “Tetapi karena tidak terlatih sayang sama rakyat kecil, maka para perangkat desa yang notabene rakyat kecil menjadi terlupakan,” ujarnya berapi-api.

Padahal, lanjut Amien,  Pak SBY tinggal bilang saja ke mendagri “Hai Gamawan Fauzi, anda seorang mendagri tolong para perangkat desa jangan dibuat mules, demo berkali-kali. Dibuat undang-undangnya kemudian dikaji dengan beberapa fraksi di DPR lantas langsung diketok palu, 12 T itu hanya sedikit.”

Hanya saja, sambung Amien Rais,  usaha untuk meminta hak ini memang harus melalui proses yang panjang, tidak bisa sekali pukul.  “ Dan saya akan ikut berusaha untuk lebih membantu mudah-mudahan akan terbuka hati pemerintah kita dan DPR bahwa perangkat desa itu bagian anak bangsa yang jelas sekali fungsional, jelas berkontribusi kepada stabilitas bangsa dan negara mengapa tidak dijadikan PNS saja karena jelas-jelas hanya membutuhkan sekitar seperseribu saja dari APBN kita,” kata Amien Rais sekaligus mengakhiri tausiah singkatnya.

»»  Baca Selanjutnya...